Sunday, February 4, 2018

ETIKA PROFESI



ETIKA PROFESI


PENGERTIAN ETIKA
 
Etika adalah sebuah cabang filsafat mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Dalam cabang filsafat, etika sangat menekankan pendekatan yang kritis dalam melihat dan menggunakan nilai dan norma moral tersebut serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai dan norma moral itu. Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sika dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok.
Dalam kaitan dengan nilai dan norma dalam etika, kita menemukan 2 (dua) macam etika sebagai berikut :
  1. Etika Deskriptif : Etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan pola perilaku manusia. Etika deskriptif berbicara mengenai fakta apa adanya, yaitu mengenai nilai dan pola perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas konkrit yang membudaya.
  2. Etika Normatif : Etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Etika ini berbicara mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia, serta memberi penilaian dan himbauan kepada manusia untuk bertindak sebagaimana seharusnya berdasarkan norma.
SISTEMATIKA ETIKA
 
Etika secara umum dapat dibagi menjadi :
  1. Etika umum : Etika yang berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusi mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang jadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolok ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan.
  2. Etika Khusus :Adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini dapat terwujud : bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidak kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar.

Read more ...

LATIHAN SOAL PERATURAN JABATAN PPAT

LATIHAN SOAL
PERATURAN JABATAN PPAT


Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2006 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, ada 3 pengertian yang berkenaan dengan PPAT, yaitu:
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/diangkat;
PPAT Sementara/ditunjuk;
PPAT Khusus/ditunjuk;
Uraikan secara singkat ketiga pengertian PPAT di atas serta jelaskan perbedaan kewenangannya!
PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau HMSRS.
PPAT Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.
PPAT Khusus adalah pejabat BPN yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu, khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah. Yang disebut dengan PPAT adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah dan akta pemberi kuasa pembebanan Hak Tanggunggan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2006, dinyatakan bahwa tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu sebagai dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hokum tersebut. Ada 8 jenis perbuatan hukum yang dimaksudkan Pasal 2 di atas.

Sebutkan 6 dari 8 perbuatan hukum tersebut!
jual beli;
tukar menukar;
hibah;
pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);   
pembagian hak bersama (APHB);
pemberian HGB/Hak Pakai (HP) atas tanah Hak Milik (HM);
pemberian Hak Tanggungan (APHT);
pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).   

PPAT dapat diberhentikan baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat. Dikarenakan apa PPAT diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan dengan tidak hormat?
Diberhentikan dengan hormat karena:
permintaan sendiri;
tidak lagi mampu menjalankan tugas karena keadaan kesehatan badan/jiwanya, yang dinyatakan oleh tim pemeriksa kesehatan yang berwenang;
melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan/kewajiban sebagai PPAT;
diangkat sebagai PNS/anggota TNI/POLRI.
*Pasal 28 ayat 1 Peraturan Kepala BPN No. 1/2006.
Diberhentikan dengan tidak hormat karena:   
melakukan pelanggaran berat terhadap larangan/kewajiban sebagai PPAT;
dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
melanggar kode etik profesi.
*Pasal 28 ayat 2 Peraturan Kepala BPN No. 1/2006.
4.    Sebagai pejabat yang diberi kewenangan dan tanggung jawab tertentu, sudah tentu PPAT mempunyai hak dan kewajiban.
    Sebutkan hak dan kewajiban yang dipunyai oleh PPAT!
    Hak PPAT:
cuti;
memperoleh uang jasa/honorarium dari pembuatan akta maksimal 1%;
memperoleh informasi serta perkembangan peraturan perundang-undangan pertanahan;
memperoleh kesempatan membela diri sebelum diberhentikan sebagai PPAT Pasal 36 Peraturan Kepala BPN No. 1/2006.
Kewajiban PPAT:
menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, dan NKRI;
mengikuti pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan sebagai PPAT;
menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya kepada Kepala Kantor Pertanahan, Kakanwil dan Kepala KP-PBB paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
menyerahkan protokol PPAT dalam hal PPAT berhenti atau diberhentikan;
membebaskan uang jasa kepada orang yang tidak mampu;
membuka kantornya setiap hari kerja kecuali sedang cuti atau hari libur resmi;
hanya mempunyai satu kantor dalam daerah kerjanya;
menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf dan teraan cap/stempel jabatannya kepada Kakanwil, Bupati/Walikota, Ketua PN dan Kepala Kantor Pertanahan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah disumpah;
melaksanakan jabatan secara nyata;
memasang papan nama dan menggunakan stempel yang bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh Kepala BPN.
*Pasal 45 Peraturan Kepala BPN No. 1/2006.
5.    Protokol PPAT adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh PPAT.
    Sebutkan dokumen apa saja yang ada pada Protokol PPAT tersebut:
daftar akta;
akta asli;
warkah pendukung akta;
arsip laporan;
agenda;
surat-surat lainnya.
6.    Pada dasarnya PPAT dapat memperoleh uang jasa (honorarium) dari pembuatan akta yang dilaksanakannya, namun disamping itu ada kewajiban PPAT memberikan jasa tanpa memungut biaya.
a.    Berapa besar uang jasa PPAT termasuk uang jasa saksi yang boleh dipungut?
    -- Maksimal 1% dari harga transaksi (Pasal 32 ayat 1 PP 37/1998).
b.    Dalam hal apa PPAT wajib memberikan jasa tanpa memungut biaya?
    -- Dalam  hal pembuatan akta bagi orang yang tidak mampu.
7.    Pada dasarnya daerah kerja PPAT adalah salah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, hal ini berarti, bahwa PPAT hanya dapat melaksanakan pembuatan akta untuk obyek hak atas tanah yang terletak di daerah kerjanya, namun demikian dalam hal pembuatan akta untuk pembuatan hukum tertentu, PPAT dapat membuat akta yang obyek hak atas tanahnya berada di luar daerah kerjanya.
    Jelaskan dalam hal pembuatan akta untuk perbuatan hukum apa saja, PPAT dapat membuat akta yang obyek hakatas tanahnya berada di luar daerah kerjanya?
--    Pembuatan akta tukar-menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), dan akta pembagian hak bersama yang obyeknya terdiri dari beberapa hak atas tanah/HMSRS yang salah satunya terletak dalam daerah kerjanya.
*Pasal 4 ayat 2 PP 37/1998 jo Pasal 4 ayat 1 Peraturan Kepala BPN No. 1/2006.
8.    PPAT berkantor hanya di 1 (satu) kantor, dalam daerah kerja PPAT yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya. Dalam kondisi tertentu PPAT dapat membuat akta di luar Kantornya.
    Jelaskan dalam kondisi yang bagaimana PPAT dapat membuat akta di luar Kantornya!
--Salah satu pihak/kuasanya dalam perbuatan hukum tidak dapat datang di Kantor PPAT karena alasan yang sah, dengan ketentuan pada saat pembuatan aktanya para pihak harus hadir di hadapan PPAT di tempat pembuatan akta tanah yang disepakati.
    *Pasal 52 ayat 2 Peraturan Kepala BPN No. 1/2006.
9.    Pembuatan akta PPAT dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Kesaksian mengenai apa saja yang diberikan kedua orang saksi tersebut?
    Kesaksian mengenai:
identitas dan kapasitas penghadap;
kehadiran para pihak/kuasanya;
kebenaran data fisik dan data yuridis obyek perbuatan hukum;
keberadaan dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta;
telah dilaksanakannya perbuatan hukum oleh para pihak.   
10. PPAT wajib membuat daftar dengan menggunakan 1 (satu) buku daftar akta untuk semua jeni akta yang dibuatnya.
    Uraikan tata cara pengisian buku daftar akta tersebut!
harus membuat satu buku daftar akta untuk semua akta yang dibuatnya;
buku daftar akta diisi setiap hari kerja dan ditutup setiap akhir hari kerja yang sama dengan garis tinta hitam dan diparaf oleh PPAT pada kolom terakhir di bawah garis penutup;
apabila pada hari kerja ybs tidak ada kata yang dibuat, maka dicantumkan keterangan NIHIL, disamping tanggal pencatatan dimaksud;
pada akhir kerja terakhir setiap bulan,daftar akta PPAT ditutup dengan garis merah dan tanda tangan serta nama jelas PPAT, dengan catatan di atas tanda tangan tersebut yang berbunyi “Pada hari ini …., tanggal daftar akta ini ditutup oleh saya; dengan catatan bahwa dalam bulan ini telah dibuat …. buah akta.”;
dalam hal PPAT cuti, diberhentikan untuk sementara, atau berhenti dari jabatannya, maka pada hari terakhir jabatannya itu PPAT ybs wajib menutup daftar akta dengan garis merah dan tanda tangan serta nama jelas dengan catatan di atas tanda tangan tersebut berbunyi “Pada hari ini …. tanggal …. daftar akta ini ditutup oleh saya, karena menjalankan cuti/berhenti sementara/berhenti.”;
diisi secara lengkap dan jelas sesuai kolom yang ada sehingga dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan akta termasuk mengenai surat-surat yang berkaitan;
pengisian buku daftar akta dilakukan tanpa baris kosong yang lebih dari 2 baris;
dalam hal terdapat baris kosong lebih dari 2 baris, maka sela kosong tersebut ditutup dengan garis berbentuk “Z”.
*Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Kepala BPN No. 1/2006.
11.    Apa yang dimaksud:
Pejabat Umum.
Pengertian Pejabat Umum adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum (tertentu mengenai hak atas tanah/HMSRS.
Akta Otentik.
Pengertian akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di daerah kerjanya.
12.    Protokol PPAT terdiri dari:
    a.    daftar akta;
    b.    akta asli;
    c.    warkah pendukung akta;
    d.    arsip laporan;
    e.    agenda;
    f.    surat-surat lainnya.
13.    Akta PPAT dibuat dalam bentuk asli sebanyak 2 (dua) lembar, yaitu:
a.    Lembar pertama sebanyak 1 rangkap disimpan oleh PPAT sebagai arsip;
b.    Lembar kedua sebanyak 1 rangkap atau lebih menurut banyaknya hak atas tanah/HMSRS yang menjadi obyek perbuatan hukum dalam akta, disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran, atau dalam hal akta tersebut mengenai pemberian kuasa membebankan HT disampaikan kepada penerima kuasa untuk dasar pembuatan APHT, dan kepada pihak-2 yang berkepentingan diberikan salinannya.
14.    Tata cara pelaporan akta:
a.    PPAT wajib mengirim laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya kepada Kantor Pertanahan, Kanwil BPN, KP-PBB dan Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikurnya;
b.    penyampaian laporan dapat dilakukan melalui jasa pengiriman atau diantar langsung ke alamat instansi ybs;
c. penyampaian laporan dibuktikan dengan tanda penerimaan oleh perusahaan jasa pengiriman/tanda penerimaan oleh instansi.
15.    Jam kerja kantor PPAT sesuai peraturan jabatan PPAT yang berlaku adalah:
-    Setiap hari kerja kecuali pada hari libur resmi dengan jam kerja paling kurang sama dengan jam kerja Kantor Pertanahan setempat.
16.    Yang dimaksud dengan keluarga PPAT yaitu:
-    Suami/istri.
-    Keluarga sedarah/semenda dalam garis lurus tanpa pembatasan dan dalam garis ke samping sampai derajat kedua.
17.    Apabila wilayah kerja PPAT mengalami pemekaran menjadi 2 wilayah Kabupaten/Kota, maka yang harus disikapi:
a.    Dalam waktu 1 tahun sejak diundangkannya UU tentang pembentukan Kabupaten/Kota yang baru PPAT ybs harus memilih salah satunya wilayah Kabupaten/Kota sebagai daerah kerjanya;
b.    Membuat pernyataan apabila pindah kantor mengikuti daerah kerja yang baru.
18.    Sebutkan dan jelaskan apa yang menjadi tugas pokok PPAT!
    Tugas pokok dan kewenangan PPAT diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006, bahwa:
(1)    PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran ttanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
(2)    Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
jual beli;
tukar menukar;
hibah;
pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);   
pembagian hak bersama (APHB);
pemberian HGB/Hak Pakai (HP) atas tanah Hak Milik (HM);
pemberian Hak Tanggungan (APHT);
pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).       
19.    Salah satu kewajiban PPAT adalah menyampaikan akta yang telah dibuatnya ke Kantor Pertanahan, kapan akta PPAT harus disampaikan ke Kantor Pertanahan untuk proses pemetaan pendataran haknya?
    - Selambat-lambatnya 7 hari setelah penomoran akta.
20.    PPAT melaksanakan tugas pembuatan akta di kantornya, dengan dihadiri oleh para pihak baik dalam pembuatan hukum tersebut atas kuasanya sesuai ketentuan.
a.    Dalam hal bagaimana PPAT dapat membuat akta di luar kantornya? Jelaskan!
    Apabila wilayah kerja PPAT yang bersangkutan mengalami pemecahan atau mengalami pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota di mana PPAT ybs harus memilih salah satu wilayah yang akan dijadikan wilayah kerja kantornya yaitu dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkan, sehingga pada masa transisi tersebut PPAT ybs dapat membuat akta di kedua wilayah tersebut.
    PENGECUALIANNYA:
    PPAT dapat membuat akta di luar kantornya, dengan ketentuan:
Salah satu pihak/kuasanya yang sesuai ketentuan yang berlaku harus hadir tidak dapat datang berdasarkan alasan yang sah.
Para pihak harus hadir di hadapan PPAT di tempat pembuatan akta yang bersangkutan. (ps 52 ayat 2 Per.Ka.BPN 1/2006).
b.    Sesuai ketentuan pasal 4 PP 37 Tahun 1998, PPAT hanya berwenang membuat akta mengenai ha katas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang terletak dalam daerah kerjanya. Apakah ada pengecualiannya, jelaskan dalam hal apa!
    Berdasarkan ketentuan Pasal 4 PP 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, “Bahwa PPAT dapat membuat Akta Tukar-menukar, Akta Pemasukan ke dalam Perusahaan (Imbreng), Akta Pembagian Hak Bersama, mengenai beberapa hak atas tanah dan atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya terletak dalam satu daerah kerjanya, apabila salah satu bidang tanah atau satuan rumah susun yang menjadi obyek perbuatan hukum tersebut terletak di dalam daerah kerjanya; (sama dengan soal huruf a)
21.    Apabila PPAT berhenti sementara karena cuti, maka tugas dan kewenangannya dapat dilaksanakan oleh HAT pengganti.
a.    Dalam melaksanakan jabatan sebagai PPAT, siapakah yang berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara langsung, dalam kaitan dengan akta yang dibuatnya?
    Pejabat Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM dan di bawah pembinaan dan pengawasan ada pada pejabat yang ada di bawah kementerian tersebut yakni Pengadilan Negeri. PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN), sedangkan pembinaan dan pengawasannya ada pada pejabat yang ditunjuk dalam tingkat daerah kabupaten/kota hal ini Kepala Kantor pertanahan setempat.
b.    Apa persyaratan untuk menjadi PPAT pengganti?
    Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, disebutkan bahwa persyaratan untuk menjadi PPAT pengganti adalah telah lulus program pendidikan strata satu jurusan hukum dan telah menjadi pegawai kantor PPAT yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.
Sebutkan jenis cuti yang dapat dimohon oleh seorang PPAT ke instansi BPN?
PERATURAN KEPALA BPN NOMOR 1 TAHUN 2006 Peraturan Pelaksana PP 37 Tahun 1998 Tentang PPAT

Pasal 37 (1) PPAT dapat melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a sebagai berikut:
cuti tahunan paling lama 2 (dua) minggu setiap tahun takwim;
cuti sakit termasuk cuti melahirkan, untuk jangka waktu menurut keterangan dari dokter yang berwenang;
cuti karena alasan penting dapat diambil setiap kali diperlukan dengan jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan dalam setiap 3 (tiga) tahun takwim.
Berkaitan dengan soal huruf a diatas, sebutkan pembinaan dan pengawasan tersebut dalam hal apa saja?
PERATURAN KEPALA BPN NOMOR 1 TAHUN 2006 Peraturan Pelaksana PP 37 Tahun 1998 Tentang PPAT

Pasal 65
(1)    Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPAT dilakukan oleh Kepala Badan.
(2)    Pembinaan dan pengawasan PPAT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya oleh Kepala Badan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan.
Baca Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68.
22.    PPAT sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuat merupakan akta otentik. Dalam hal bagaimana akta yang dibuat PPAT tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pendaftaran.
    Akta yang dibuat PPAT tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pendaftaran dalam hal:
-    PPAT tersebut belum mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Kakan Pertanahan;
-    Objek perbuatan hukum berada di luar daerah kerja PPAT, kecuali untuk akta tukar-menukar, akta pemasukan dalam perusahaan dan akta pembagian hak bersama mengenai hak atas tanah HMRSS yang tidak semuanya terletak dalam, daerah kerja seorang PPAT;
-    Yang menjadi pihak adalah PPAt sendiri, suami atau isteri, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa batasan derajat dan garis lurus ke samping sampai derajat kedua atau bertindak melalui kuasa;
-    PPAT dalam keadaan cuti.
23.    Fungsi PPAT sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 4 Tahun 1996 dan PP 24 tahun 1997 terlihat, sangat penting keberadaannya. Jelaskan apa fungsinya.
    Fungsi PPAT sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 4 Tahun 1996 dan PP 24/1997:
    Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah, pembebanan ha katas tanah, dan akta-akta lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membantu kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta yang akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah.   
24.    PPAT dapat diberhentikan dapat berhenti dengan sendirinya, dalam hal bagaimana PPAT berhenti dengan sendirinya tanpa surat pemberhentiannya.
    Pasal 25 PP 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, PPAT berhenti dengan sendirinya tanpa surat pemberhentian dalam hal:
-    Meninggal dunia
-    Telah mencapai usia 65 tahun
-    Diangkat/mengangkat sumpah jabatan atau melaksanakan tugas sebagai Notaris dengan tempat kedudukan Kabupaten/Kota yang lain dengan daerah kerjanya sebagai PPAT.   
25.    Ada PPAT, PPAT sementara dan PPAT khusus, apakah ketiga PPAT tersebut semuanya dilarang meninggalkan kantornya lebih dari 6 hari kerja berturut-turut kecuali cuti?
-    Larangan tersebut tidak berlaku bagi PPAT sementara dan PPAT khusus.
26.    Ujian PPAT dalam rangka mengisi formasi suatu daerah yang masih terbuka, apa tujuan penetapan formasi, jelaskan!
- Tujuan penetapan formasi agar dapat tercapai pemerataan penempatan PPAT.
27.    PPAT dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena melakukan pelanggaran berat atas kewajiban sebagai PPAT. Dalam hal apa saja dikenakan sanksi administrasi berupa denda? Jelaskan!
    PPAT dikenakan sanksi administrasi berupa denda dalam hal:
PPAT yang menandatangani akta pemindahan ha katas tanah/bangunan sebelum Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
PPAT yang tidak melaporkan pembuatan akta perolehan hak atas tanah/bangunan kepada Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dikenakan sanksi administrasi dan denda sebsar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
28.    Sebelum diangkat sebagai PPAT calon PPAT harus membuat pernyataan kesanggupan menerima protokol dari HAT di daerah kerjanya. Mengapa demikian pentingnya penyimpanan protokol?
    Demikian pentingnya penyimpanan protokol agar pemeliharaan warkah-warkah akta dapat berlanjut sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan segera ditentukan.
29.    Apabila Saudara pegawai PDAM lulus ujian PPAT dan mendapat daerah kerja, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi guna pengangkatan sebagai PPAT.
    Syarat-syarat yang harus dipenuhi guna pengangkatan sebagai PPAT Surat permohonan pengangkatan sebagai PPAT dengan melampirkan:
-    Bukti WNI
-    Akta kelahiran
-    Surat keterangan berkelakuan baik
-    Surat Keterangan Kesehatan
-    Surat Lulus Ujian pendidikan Spesialis Notaris/PPAT
-    Surat keterangan berhenti dari pegawai PDAM.
Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 14 dan 15 PP No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut.
30.    Apa wewenang dari PPAT Khusus sama dengan PPAT? Jelaskan!
    Kewenangan PPAT Khusus tidak sama dengan PPAT.
    PPAT Khusus hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya.
31.    Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, mempunyai fungsi yang sangat penting.
    a.    Jelaskan fungsi PPAT!
Fungsi PPAT membantu kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau HMSRS sebagai dasar perubahan data pendaftaran tanah.
Dalam hal apa fungsi PPAT berperan dalam Penerimaan Negara?
Dalam hal PPAT dilarang menandatangani akta sebelum diperlihatkan bukti pelunasan pemabayaran pajak Penerimaan Negara.
32.    Dalam pengangkatan PPAT, perlu adanya penetapan formasi suatu daerah Kabupaten/Kotamadya, jelaskan apa tujuannya?
    Penetapan Formasi PPAT, PPAT Sementara, PPAT Khusus diatur dalam Pasal 7 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006). Tujuan penetapan formasi agar dapat tercapai pemerataan penempatan PPAT.
33.    PPAT, hanya boleh mempunyai satu kantor dalam daerah kerja. Dalam hal bagaimana PPAT dapat melaksanakan tugas di luar kantor dan apa syaratnya?
    Dalam hal untuk keperluan pelayanan masyarakat yang dapat menjangkau tempat yang jauh dari kantor PPAT sepanjang masih dalam daerah kerja PPAT.
34.    PPAT pada dasarnya mempunyai daerah kerja satu wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. Bagi PPAT yang sebelum PP. 37/1998 mempunyai Beberapa Daerah Kerja wajib menentukan pilihan satu Daerah Kerja.
    Bagaimana apabila PPAT tersebut tidak (aktif) memilih daerah kerja? Jelaskan maksud dari ketentuan tersebut.
PPAT yang pada saat berlakunya PP 37/1998 mempunyai daerah kerja yang melebihi wilayah kerja satu Kantor Pertanahan Kabupaten/Kodya dalam jangka waktu 2 tahun sejak berlakunya PP tersebut wajib memilih satu wilayah kerja Kantor Pertahanan sebagai daerah kerjanya. Apabila tidak melakukan pemilihan maka wilayah kerja PPAT tersebut adalah wilayah kerja Kantor Pertanahan yang meliputi letak kantor PPAT.
Maksud ketentuan tersebut agar dapat tercapai pemerataan penempatan PPAT.
Agar tidak terlanggar ketentuan bahwa daerah kerja PPAT adalah satu daerah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
35.    Apabila PPAT berhenti untuk sementara karena cuti, maka tugas dan kewenangannya dapat dilaksanakan oleh PPAT Pengganti.
a.    Kecuali karena cuti, PPAT dilarang meninggalkan Kantor berapa lama?Kecuali cuti PPAT dilarang meninggalkan kantor selama 6 hari kerja berturut-turut.
b.    Apa syaratnya sebagai PPAT Pengganti?
        Syarat PPAT pengganti:
Lulus strata satu jurusan hukum;
Telah menjadi pegawai PPAT yang bersangkutan selama dua tahun; dan
Atas usul dari PPAT yang akan digantikan.       
36.    PPAT sebelum melaksanakan tugasnya sebagai PPAT, wajib mengangkat sumpah jabatan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan daerah kerjanya.
    Jelaskan akibatnya apabila PPAT sebelum mengangkat sumpah sudah buat akta!
    Akta yang dibuat tersebut tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar perubahan data pendaftaran tanah.


Read more ...

SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN

------- SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN --------
--------------------- Nomor : ---------------------
-Pada hari ini, Selasa, tanggal  pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat). ----------------------Menghadap kepada saya, M ZAMUJI, Sarjana Pendidikan Islam,Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jepara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya Notaris kenal, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -------------------------------------------------
-selanjutnya disebut Penerima Kuasa. ------------
Pemberi Kuasa menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada Penerima Kuasa. --------------------------------
--------------------- K H U S U S ---------------------
Untuk membebankan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang :------------------------------------------------
---------
-selaku Debitor, sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) /sejumlah uang yang dapat ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian utang-piutang yang ditandatangani oleh Debitor/Pemberi Kuasa dengan Koperasi Serba Usaha “S”, berkedudukan di Jepara, selaku Kreditor dan dibuktikan dengan:  yang salinan  resminya  diperlihatkan kepada saya dan  penambahan, perubahan,  perpanjangan serta pembaharuannya yang mungkin diadakan kemudian, sampai sejumlah nilai  Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) atas obyek Hak Tanggungan berupa  hak atas tanah yang diuraikan dibawah ini :-------------
-Hak  Milik  Nomor atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal , seluas  425 m2 (empatratus duapuluh lima meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)  terletak di:-----------------------------------------
-Provinsi            : Jawa Tengah. ---------------
-Kabupaten/Kota        : Jepara. --------------------
-Kecamatan            : . -------------------
-Desa/Kelurahan        : . -----------------
yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan : -----
sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara tertanggal  ---------------
-Sertipikat dan bukti pemilikan yang disebutkan di atas  diperlihatkan kepada Saya, Notaris, untuk keperluan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ini.---------------------------------------
Obyek Tanggungan ini meliputi pula:-------------------
-Segala sesuatu yang telah ada dan yang akan berada di atas tanah tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.--------------------------------






 
 
UNTUK VERSI LENGKAP SILAHKAN CAMTUMKAN EMAIL 
DIKOLOM KOMENTAR ATAU HUBUNGI ADMIN! 
VIVA NOTARIUS JAYALAH NOTARIS INDONESIA

Read more ...

AKTA KONSEN ROYA

-------------------- KONSEN ROYA ---------------------
--------------------- Nomor :. ---------------------
-Pada hari ini, Rabu, tanggal pukul 12.00 WIB (duabelas Waktu Indonesia Barat). ----------------------Menghadap kepada saya, M ZAMUJI, Sarjana Pendidikan Islam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jepara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya Notaris kenal, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. ----------------
-
-Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----------
-Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya sebagai --
mana tersebut diatas, menerangkan dengan ini bahwa: -
-Sertipikat Hak Milik nomor, terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Jepara dengan luas 10.380 m2(sepuluh ribu tigaratus delapanpuluh meterpersegi)tercatat atas nama  dan Sertipikat Hak Milik , terletak di Desa , Kecamatan , Jepara dengan luas 10.650 m2(sepuluh ribu enamratus limapuluh meterpersegi)tercatat atas nama telah digunakan sebagai jaminan kredit pada Perseroan Terbatas PT. BANK , Tbk. Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dengan sertipikat Hak Tanggungan peringkat II (dua) dengan nomor yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.------------------
-kredit tersebut telah lunas dan karena sudah  lunas,maka sertipikat Hak Milik nomor . ----
-Setelah diterima kembali oleh  sertipikat Hak Tanggungan Peringkat II (dua) nomor telah hilang, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, tanggal yang dikeluarkan oleh atas nama KEPALA KANTOR KEPOLISIAN SEKTOR KEDUNG . ---------
-selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan karena hutang sudah dibayar lunas, maka menyetujui kedua Sertipikat Hak Milik yang bersangkutan untuk di roya dan akta ini sebagai pengganti atas sertipikat hak tanggungan peringkat II (dua) yang hilang tersebut. ---





UNTUK VERSI LENGKAP SILAHKAN CAMTUMKAN EMAIL 
DIKOLOM KOMENTAR ATAU HUBUNGI ADMIN! 
VIVA NOTARIUS JAYALAH NOTARIS INDONESIA
Read more ...

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

---------- AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS -----------
-------------- PT. --------------
---------------------- Nomor :0 ------------------------
-Pada hari ini, Selasa, tanggal , pukul 12.00 WIB. (duabelas Waktu Indonesia Bagian Barat). --------------------------------
-Menghadap kepada saya, M ZAMUJI, Sarjana Pendidikan Islam,Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jepara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya Notaris kenal, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. ----------------------------------nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:
-Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -------------
-Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan ”Anggaran Dasar”) sebagai berikut : ---------------------
--------------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ---------------
------------------------ Pasal 1 ------------------------
Perseroan Terbatas ini bernama : ---------------------
------------- PT.  ------------Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Jepara, pripinsi Jawa Tengah. --------------------------------
Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.
----------- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----------
------------------------ Pasal 2 ------------------------
-Perseroan ini didirikan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -------------------------------------
-------- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ---------
------------------------ Pasal 3 ------------------------
Maksud dan tujuan Perseroan ialah :jasa, transportasi dan pergudangan,perdagangan dan perindustrian.--------
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan  dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : --------------------------------------------
 Bidang jasa meliputi:-------------------------------
--------------------- M  O  D  A  L ---------------------
------------------------ Pasal 4 ------------------------
1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -------------------------------------
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100 % (seratus persen) atau sejumlah 1.000 (seribu  saham) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang akan disebutkan pada akhir akta ini.--
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ------------------
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. ---------------------Jika setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum  diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. ---------------------------
--------------------- S  A  H  A  M ---------------------
------------------------ Pasal 5 ------------------------
Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -------------------------------------
Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. -------------------------------------------
Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ------
Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -------------------------------------------
Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. --------------------
Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. ------------------------------
Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: ------





UNTUK VERSI LENGKAP SILAHKAN CAMTUMKAN EMAIL 
DIKOLOM KOMENTAR ATAU HUBUNGI ADMIN! 
VIVA NOTARIUS JAYALAH NOTARIS INDONESIA
Read more ...
Saturday, February 3, 2018

PROSEDUR PENGURUSAN SPPT PBB/TUPI PAJAK YANG HILANG

PROSEDUR PENGURUSAN SPPT PBB/TUPI PAJAK YANG HILANG





SPPT PBB Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atau yang biasa dikenal  Tupi Pajek ,diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). SPPT PBB merupakan dokumen yang berisi besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan.

SPPT sekadar menentukan besaran hutang yang perlu dibayarkan subjek terhadap objek pajaknya. Selain itu, SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak. Oleh karena itu, kita akan menemukan bahwa nama yang tercantum di sertifikat berbeda dengan nama yang tercantum dalam SPPT PBB, bukan cuma perbedaan nama tetapi terkadang terdapat perbedaan luas antara SPPT PBB dengan luas dalam seretipikat.
Bagaimana jika SPPT PBB yang terakhir hilang?

Meskipun bukan merupakan alat bukti hak atas tanah ,tetapi setiap proses peralihan/pemindahan hak atas tanah pasti diperlukan SPPT PBB terakhir sebagai salah satu kelengkapan yang harus dipenuhi.Begitu juga apabila kita ingin mengajukan pinjaman dana ke Bank maupun lembaga pembiayaan lainnya sudah pasti diminta menyertakan SPPT PBB terakhir sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi. Tetapi tidak perlu kawatir, pengurusan kehilangan SPPT PBB sangatlah mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.

Kelengkapan yang diperlukan untuk mengajukan salinan SPPT PBB yang hilang :
  1. Foto Copy KTP nama yang tertera dalam SPPT PBB yang hilang.
  2. SPPT PBB tahun sebelumnya.
  3. Bukti lunas SPPT PBB.
  4. Surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan bahwa SPPT PBB yang bersangkutan hilang. 


Tata cara pengajuan salinan SPPT PBB yang hilang.  

Pengajuan salinan SPPT PBB yang hilang dilakukan di  kantor BPKAD  (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) setempat dengan kelengkapan dokumen tersebut diatas .Kemudian kita ajukan ke bagian yang menangani pajak dan retribusi daerah. Petugas nantinya akan langsung memeriksa kelengkapan dokumen kita dan mengecek pembayaran pajaknya secara online dan langsung memberitahukan kepada kita perihal dokumen yang kurang maupun kurang bayar SPPT PBB kita. Setelah semua berkas lengkap maka petugas akan memberikan tanda terima sebagai bukti telah diterimanya berkas dan juga sebagai bukti pengambilan apabila salinan SPPT PBB telah jadi.
Read more ...
Friday, February 2, 2018

AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

-------------------- AKTA PENDIRIAN -------------------
----------- BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) -----------
------------ “ ------------
--------------------- Nomor : ---------------------
Pada hari ini, Senin, ),  pukul 08.00 WIB  (delapan Waktu Indonesia Barat). ------------------------
-Menghadap kepada saya, M ZAMUJI, Sarjana Pendidikan Islam,Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jepara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya Notaris kenal, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. ------------------------------

-Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----------
-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya ----------
sebagaimana tersebut diatas, menerangkan terlebih dahulu: -----------------------------------------------
-Bahwa berdasarkan Keputusan Petinggi Desa
-Bahwa berdasarkan apa yang tersebut diatas maka para penghadap bersama-sama telah setuju dan mufakat, mendirikan sebuah lembaga bernama BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) “dan menetapkan Anggaran Dasar Lembaga tersebut di atas sebagaimana diuraikan di bawah ini : ------------------
---------- NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU ----------
----------------------- Pasal 1. ----------------------
Lembaga ini bernama : -----------------------------
--------- BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) ---------
--------- “-----------
untuk pertama kalinya bertempat kedudukan di Desa
Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai pada hari ini.
------------------- ASAS DAN SIFAT --------------------
---------------------- Pasal 2. -----------------------
Lembaga ini berazaskan Pancasila dan didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 (seribu Sembilan ratus empat puluh lima) serta Amandemen-amandemennya. -------------------------------------
Lembaga ini berdasarkan demokrasi ekonomi dan -----
menggunakan prinsip kehati-hatian. ----------------
------------ MAKSUD, TUJUAN DAN JENIS USAHA -----------
---------------------- Pasal 3. -----------------------
Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk mewadahi usaha perekonomian masyarakat yang ada di Desa . -----------------------------------------
Lembaga ini didirikan dengan tujuan: --------------
Meningkatkan perekonomian Desa  ------
Meningkatkan pendapatan asli (PADes) Desa  -------------------------------------
Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa---
Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. ------------------
Lembaga ini mempunyai jenis usaha: ----------------
Usaha Simpan Pinjam; --------------------------
Usaha Pertanian; ------------------------------
Usaha Perdagangan; ----------------------------
Usaha Jasa; -----------------------------------
Usaha Manufacturing; --------------------------
-dan kegiatan perekonomian desa lainnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. ----------------
-------------------- KEPENGURUSAN ---------------------
----------------------- Pasal 4 -----------------------
Pengelolaan BUMDes ditetapkan dalam struktur Organisasi kepengurusan yang terpisah dari organisasi pemerintahan






UNTUK VERSI LENGKAP SILAHKAN CAMTUMKAN EMAIL 
DIKOLOM KOMENTAR ATAU HUBUNGI ADMIN! 
VIVA NOTARIUS JAYALAH NOTARIS INDONESIA
Read more ...