Sunday, June 24, 2012

Analisis Anggaran Dasar PT


1.      Nama dan tempat kedudukan Perseroan
Sebuah perseroan sebagai sebuah badan hukum, layaknya seorang pribadi memiliki identitas sebagai suatu tanda atau pengenal kepada pihak lain. Perseroan membutuhkan sebuah nama yang menjadi identitas perseroan. Nama juga digunakan sebagai tanda  pengenal kepada pihak lain akan identitas perseroan. Oleh karena  itu, pengaturan pemakaian nama perseroan terbatas dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemakai nama perseroan  terbatas yang beritikad baik.Menurut Pasal 16 ayat (2) UUPT, nama perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat PT.  Sebagai suatu identitas yang melekat  dan menjadi pembeda antara satu perseroan dengan lainnya perseroan dilarang menggunakan nama yang:
  1. Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
  2. Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
  3. Sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
  4. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
  5. Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
  6. Mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.
Sebuah perseroan selain memiliki nama sebagai identitasnya juga harus mempunyai satu tempat kedudukan yang  pasti, hal ini berguna sebagai tempat dimana perseroan tersebut berada dan berdiri. Mengenai tempat kedudukan perseroan, undang-undang mengisyaratkan bahwa perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan hal tersebut harus sudah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan dimana tempat kedudukan yang dicantumkan dalam anggaran dasar merupakan kantor pusat perseroan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan perseroan mempunyai tempat kedudukan di desa ataupun di kecamatan, akan tetapi tetap harus mencantumkan kota atau kabupaten dari desa atau kecamatan dalam anggaran dasar perseroan.Tempat kedudukan perseroan merupakan dasar eksistensi hukum (legal existance) perseroan, karena dengan adanya tempat dan kedudukan yang menjadi domisili perseroan, pihak lain dapat menentukan di tempat mana dapat dilakukan komunikasi dengan Perseroan yang bersangkutan.Tempat kedudukan perseroan memiliki beberapa makna yuridis bagi suatu perseroan dimana tempat kedudukan merupakan domisili hukum (legal domicile) yang sah dari perseroan, suatu yurisdiksi hukum (legal jurisdiction) bagi perseroan dalam melakukan kegiatan usahnya, landasan domisili komersial (comercial domicile) bagi kegiatan komersial perseroan serta sebagai tempat utama bagi perseroan untuk mengatur pelaksanaan maksud, tujuan dan kegiatan usaha perseroan .

2.      Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
Sebuah perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

3.      jangka waktu berdirinya Perseroan
Mengenai jangka waktu harus disebutkan secara jelas dalam anggaran dasar, dimana ada dua pilihan yang dapat dipilih, apakah jangka waktu terbatas atau tidak terbatas.

4.      Modal Perseroan
Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; Modal dasar perseroan merupakan seluruh nilai nominal saham perseroan dengan nilai paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan disebutkan dalam anggaran dasar. Sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.  Penyetoran modal dapat dilakukan dalam bentuk uang atau bentuk lain dan jika dilakukan dalam bentuk lain maka penilaian  setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai yang wajar sesuai dengan harga pasar atau oleh seorang ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan.

5.      Saham Perseroan
Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; Saham merupakan sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor dalam suatu Perseroan.Saham dapat diklasifikasikan, klasifikasi saham tersebut diatur dalam anggaran dasar, apabila ditetapkan lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, salah satu diantaranya oleh anggaran dasar ditentukan sebagai saham biasa. Klasifikasi saham lainnya antara lain saham dengan hak suara atau tanpa hak suara, saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris, saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain, ada juga  saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif atau nonkumulatif dan saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.Saham juga memberikan hak kepada pemegangnya, dimana hak tersebut tidak dapat dibagi. Hak yang didapatkan dengan memiliki saham dalam suatu perseroan adalah pemilik saham berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta berhak menjalankan hak lainnya  berdasarkan undang-undang mengenai perseroan terbatas.Setiap saham memiliki nilai dimana nilai tersebut harus dicantumkan dalam mata uang rupiah, pecahan nilai nominal saham dapat ditentukan dalam anggaran dasar.


Title: Analisis Anggaran Dasar PT; Written by M.ZAMUJI; Rating: 5 dari 5

No comments:

Post a Comment