Wednesday, March 27, 2013

Restrukturisasi Perusahaan


RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA UNTUK
MENCEGAH TERJADINYA KEPAILITAN

A.     Penyebab Perlunya Restrukturisasi
Restrukturisasi hanya dapat dilakukan bila terjadi peristiwa sebagai berikut:
  1. Perseroan sudah berada dalam keadaan tidak mampu membayar bunga dan/ atau utang pokoknya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
  2. Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan mendatang berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya.
  3. Perseroan berdasarkan putusan pengadilan atau suatu arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap  diwajibkan membayar utang atau ganti kerugian kepada pihak lain dan apabila perseroan memenuhi putusan pengadilan atau badan arbitrase tersebut, maka besarnya biaya pembayaran kewajiban itu dapat mengakibatkan perseroan kehilangan sekurang-kurangnya 50% dari modalnya.
  4. Perseroan sudah mengalami kerugian yang besarnya kerugian itu mengakibatkan perseroan kehilangan modalnya sekurang-kurangnya 50% dari modalnya.
  5. Pada waktu tutup buku akhir tahun mendatang, perseroan diperkirakan akan mengalami kehilangan modalnya sekurang-kurangnya 50% dari modalnya.
  6. Perseroan memiliki utang bermasalah yang besarnya setelah diperhitungkan dengan cadangan, masih akan mengakibatkan perseroan kehilangan modalnya sekurang-kurangnya 50% dari modalnya.
  7. Perseroan memiliki utang yang keseluruhannya berjumlah melebihi 500% dibandingkan besarnya modal perseroan.
  8. Perseroan memiliki utang yang keseluruhannya berjumlah melebihi 200% dibandingkan dengan nilai jumlah harta kekayaan perseroan seandainya perseroan dilikuidasi karena dinyatakan pailit.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas aktiva Bank Umum juncto peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, menyebutkan bahwa Bank hanya  dapat melakukan restrukturisasi kredit ternadap debitor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  1. Debitor mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit.
  2. Debitor memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.
  3. Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi untuk dapat dilaksanakannya restrukturisasi, adalah apabila debitor tersebut:
  4. Bersedia bekerja sama (kooperatif) dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan utang.
  5. Kredit yang diperoleh telah diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan serta prosedur perkreditan pada Bank.

B.    Restrukturisasi Utang Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  1. Rencana Perdamaian  (Accord)  dalam Penundaan Kewajiban  Pembayaran Utang
Dalam rencana perdamaian  (accord)  yang isi pokoknya mengenai restrukturisasi utang diterima oleh kreditor lalu rencana perdamaian tersebut berubah perdamaian atau perjanjian damai, dan perjanjian perdamaian tersebut kemudian disahkan oleh atau di homologasi di Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga hanya dapat menolak pengesahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK). Dalam hal Pengadilan Niaga menolak perdamaian maka dalam hal yang  sama debitor dinyatakan pailit, upaya hukum atas putusan pailit yang demikian tidak ada.
Debitor yang memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan mengajukan rencana perdamaian. Oleh sebab itu perdamaian merupakan elemen yang paling penting sekaligus merupakan tujuan dalam suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga tidak ada gunanya dilakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jika para pihak tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan perdamaian.
Undang-Undang Kepailitan mengurusi perdamaian tunggal ini refleksi dalam hal-hal sebagai berikut:Para pihak hanya sekali saja dapat mengajukan rencana perdamaian Apabila  rencana perdamaian ditolak, tidak dapat lagi diajukan rencana perdamaian di tengah jalan tetap dimungkinkan sebelum rencana perdamaian tersebut  ditolak. Sebab, setelah rencana perdamaian tersebut ditolak, maka hakim pengawas wajib segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengadilan Niaga dan paling lambat satu hari setelah pemberitahuan penolakan oleh hakim pengawas tersebut, maka debitor
langsung dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

  1. Prinsip perdamaian tunggal juga tercermin dari ketentuan dalam Pasal 292
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dalam Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditentukan bahwa apabila ditolak perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan kemudian debitor dinyatakan pailit, maka dalam proses kepailitan tersebut tidak boleh lagi debitor mengajukan rencana perdamaian.
Jika rencana perdamaian diterima, maka hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis, kepada pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada  tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menerima atau menolak rencana perdamaian. Pengadilan selanjutnya menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan paling  lambat 14 hari setelah rencana
perdamaian disetujui oleh kreditor. Setiap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan mengenai pengesahan perdamaian wajib disertai alasan-alasannya.
Perdamaian yang telah disahkan berlaku terhadap semua kreditor yang terhadapnya penundaan pembayaran berlaku.  Apabila rencana perdamaian ditolak, maka hakim pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu di pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta risalah dan dengan demikian Pengadilan harus menyatakan debitor pailit selambat-lambatnya 14 hari setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan hakim pengawas.
Selanjutnya Pengadilan hanya dapat menolak untuk melakukan pengesahan perdamaian, jika terbukti:         
a.      Harta debitor  termasuk barang-barang untuk mana dilaksanakan hak retensi, jauh lebih besar dari pada jumlah yang disetujui dalam perdamaian.
b.      Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin.
c.      Perdamaian itu tercapai karena penipuan, atau sekongkol dengan satu atau lebih kreditor karena pemakaian upaya-upaya yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini.
d.      Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.
Apabila Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka dalam putusan yang sama Pengadilan wajib menyatakan debitor pailit,  dan putusan tersebut harus diumumkan dalam berita negara dan dalam satu atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas dan pengumuman itu juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hari berikut tanggal, nama dan waktu tersebut, nama hakim pengawas dan nama serta alamat pengurus.
Namun demikian upaya penyelesaian utang piutang terlebih dahulu dilakukan dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disertai perdamaian dari pada pengajuan pailit,  karena dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pihak debitor dapat kesempatan untuk menjalankan usahanya sehingga debitor akan berusaha mencari jalan keluar dalam menyelesaikan masalah utang-piutang.

C.    Penjadwalan Kembali Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang 
Restrukturisasi pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dimaksudkan hanya restrukturisasi utang debitor terhadap pembayaran utang-utang debitor dengan tujuan agar perusahaan debitor dapat sehat kembali.
Proses restrukturisasi wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum debitor atau seorang kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor. Pengadilan wajib menolak permohonan pailit sebelum ditempuh proses restrukturisasi utang.Pada hakikatnya restrukturisasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara debitor dan semua para kreditor tanpa campur tangan pengadilan, proses kesepakatan restrukturisasi antara debitor dan para kreditornya diupayakan dalam waktu singkat. Restrukturisasi hanya dapat atau boleh diajukan apabila terhadap utang debitor memang layak untuk dilakukan restrukturisasi sebagaimana terbukti dari hasil studi kelayakan yang dibuat oleh tim konsultan Restrukturisasi  yang independen, dan debitor dinilai oleh para kreditornya memiliki itikad  baik untuk melunasi utangnya dan memiliki sikap kooperatif terhadap para kreditornya. Restrukturisasi dilakukan berdasarkan asas keseimbangan kepentingan antara debitor dan kreditor dan berlandaskan asas keadilan dan kepatutan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdiri dari:
  1. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) murni (voluntarily petition).
  2. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak murni  (involuntarily petition). Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) murni diajukan oleh debitor sebagai pemohon, tanpa menarik pihak lain (kreditor) sebagai termohon. Inisiatif berperkara ada pada debitor. Sedangkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak murni adalah permohonan pailit yang diajukan  oleh kreditor terhadap debitor, inisiatif beperkara ada pada kreditor. Permohonan PKPU dapat diajukan baik oleh kreditor maupun oleh debitor sendiri.
“ PKPU adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan undang-undang melalui putusan Pengadilan Niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian  (composition plan)  terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu  merestrukturisasi utangnya tersebut.”Permohonan PKPU diajukan oleh debitor sendiri dalam hal debitor tersebut tidak dapat atau memperkirakan  tidak akan melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, ataupun diajukan oleh kreditor terhadap debitor yang demikian tersebut ke Pangadilan Niaga. Pengajuan PKPU oleh debitor maupun oleh kreditor ini disertai  dengan adanya rencana perdamaian dari pihak debitor.
Penggunaan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebenarnya telah lama diatur (sejak 1905), akan tetapi dalam praktik peraturan tersebut jarang dipergunakan dan dimanfaatkan oleh para pencari keadilan, sehingga pengalaman dalam mengadili kasus kepailitan sangat minim dibanding dengan kasus perdata lainnya. Hal ini berakibat perkembangan hukum kepailitan dalam teori dan praktek tidak mengalami kemajuan yang berarti.
Alternatif upaya yang dapat dilakukan oleh kreditor untuk memperoleh hak-haknya di dalam proses kepailitan adalah dengan mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam hal ini kreditor berharap utang-utang debitor yang dapat diajukan pailit adalah debitor yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang.
Restrukturisasi utang adalah salah satu upaya yang diusahakan dalam suatu perdamaian pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Yakni mengadakan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditornya, khususnya kreditor konkuren.
Dalam rencana perdamaian tersebut, pada umumnya debitor memohon kepada kreditor untuk merestrukturisasi utang-utangnya. Rencana perdamaian ini bisa saja di tolak ataupun diterima oleh kreditor, karena tak adanya pengaturan rinci tentang restrukturisasi utang ini, kreditor tidak mengetahui secara pasti keadaan perusahaan debitor yang menawarkan restrukturisasi utangnya dalam rencana perdamaian. Sehingga mengakibatkan  perusahaan debitor yang beritikad tidak baik, bisa saja rencana perdamaian tersebut, karena ketidaktahuan dari kreditor mengenai kondisi perusahaan debitor, diterima oleh kreditor atau sebaliknya debitor yang beritikad baik dan perusahaannya masih berjalan  (going concern) dan mempunyai prospek, rencana perdamaiannya ditolak oleh kreditor, sehingga pailit lalu perusahaannya likuidasi.
Oleh karena itu, dianggap perlu mengoptimalkan hukum tatkala dihadapkan pada pilihan mempailitkan perusahaan-perusahaan swasta yang terilit utang atau membuka alternatif restrukturisasi utang seluas-luasnya. Perlu diingat kembali, peranan Pengadilan Niaga sebagai  ultimun remidium, patut diakui bahwa kesempatan untuk melakukan restrukturisasi utang melalui  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam konteks Undang-Undang Kepailitan memang sangat terbatas. Namun demikian, dengan adanya keharusan mencatat dan memelihara kesehatan keuangan  (good corporate governance  atau  financial accountability)  sebagaimana dimunculkan dalam kewajiban memelihara pembukuan dan kenyataan bahwa kemacetan pembayaran utang perusahaan swasta bukan suatu hal yang muncul tiba-tiba, seharusnya pihak debitor maupun kreditor dapat segera membandingkan catatan keuangan masing-masing. Mempertimbangkan prospek usaha serta menilai dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Berdasarkan uraian di atas, muncul gasasan menata kembali pranata baik masih sebagai bagian dari Undang-Undang Kepailitan maupun dalam Undang-Undang tersendiri (serupa dengan Chapter XI dari Bankruptcity Act Amerika Serikat).Namun perlu dipertimbangkan, bahwa transpalasi pranata hukum yang berkembang dalam sistem anglo-saxon (common law sistem- Amerika) dan sistem ekonomi bisnis di negara industri maju, dapat memunculkan banyak masalah hukum dan non hukum lainnya. Pemerintah Indonesia melalui berbagai instrument hukum maupun telah mengakui bahwa  krisis ekonomi terutama disebabkan lemahnya fundamen hukum maupun perekonomian nasional. Apa yang dihasilkan adalah suatu gambaran tentang struktur dan sistem ekonomi nasional yang masih dicirikan tingginya pelipatan aparatur negara menamfikkan utang bagi sejumlah perusahaan swasta yang betul masih layak dipertahankan kelangsungan hidupnnya.
Persoalannya, masih terletak pada bagaimana membuka kesempatan demikian dalam konteks latar belakang lemahnya fundamen  hukum dan ekonomi Indonesia. Masalah kemacetan pembayaran kembali utang perusahaan swasta sekarang ini memang berkembang menjadi masalah nasional. Keniscayaan keterlibatan Pemerintah dalam persoalan keperdataan ini hanya dapat dimengerti dalam konteks krisis moneter yang dimulai tahun 1997 yang kemudian segera menjadi krisis multidimensional.
Berdasarkan  atas kajian terhadap struktur/  sistem ekonomi nasional demikian, serta alternarif kebijakan-kebijakan makro-mikro yang dikembangkan pemerintah menanggulangi krisis ekonomi, dapat diungkapkan bagaimana selama ini pemerintah manggunakan hukum sekedar sebagai instrumen.  Pengoptimalisasi hukum meniscayakan perubahan paradigma terhadap cara pandang instrumentalis  terhadap hukum. Terutama agar tidak terjebak pada kecendrungan mereduksi hukum menjadi sekedar hukum perundang-undangan.
Undang-Undang Kepailitan harusnya tidaklah semata-mata bermuara kepada atau dengan mudah memungkinkan dipailitkannya suatu perusahaan debitor yang tidak mampu membayar utangnya.
“Potensi dan prospek dari usaha debitor harus pula dipertimbangkan secara baik, jika debitor masih mempunyai potensi dan prospek sehingga merupakan tunas-tunas yang masih dapat berkembang seharusnya  masih diberi kesempatan untuk hidup dan berkembang. Oleh karena itu penjatuhan pailit merupakan ultimum remidium.” Lebih lanjut majelis hakim peninjauan kembali dalam menolak putusan pernyataan pailit tersebut mengemukakan alasan sebagai berikut: “dan bahkan terhadap utang debitor/ termohon pailit telah diadakan restukturisasi menunjukan bahwa debitor masih mempunyai potensi dan prospek untuk berkembang dan dapat memenuhi kewajibannya kepada seluruh kreditor dan kemudian hari dan oleh karena itu debitor/ termohon pailit merupakan a debtor is hopesessly in debt.” Pasal 255 ayat (1) ditentukan bahwa putusan PKPU dapat diakhiri, atas prakarsa Pengadilan dalam hal:
  1. Debitor, selama PKPU bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya.
  2. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya.
  3. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan pasal 240 ayat(1).
  4. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor.
  5. Selama waktu PKPU, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU.
  6. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya.
Title: Restrukturisasi Perusahaan; Written by M.ZAMUJI; Rating: 5 dari 5

No comments:

Post a Comment