Wednesday, March 27, 2013

Sertipikat Tanda Bukti Hak atas Tanah



URGENSI PEMBAHASAN MENGENAI SERTIPIKAT
 SEBAGAI TANDA BUKTI HAK ATAS TANAH

A.  Kondisi Sertipikat Hak atas Tanah yang Memprihatinkan
Di Indonesia sertipikat merupakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang paling  kuat. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 ayat ( 2 ) huruf c dan pasal 32 ayat ( 1 ) PP Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang  telah diganti dengan PP Nomor 24 tahun 1997 . Namun begitu sertipikat belum menjamin  kepastian hukum pemiliknya karena Indonesia menganut asas publikasi negatif yang telah dijadikan yurisprudensi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 459 / K / Sip / 1975 tanggal 18 september 1975, yakni : Mengingat stelsel negatif tentang register / pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang di dalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain.

Jadi apabila  sertipikat tanah diperoleh secara tidak sah atau melanggar hukum, maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun demikian sistem publikasi negatif mempunyai kelemahan yang ternyata diakui oleh penjelasan pasal 32 PP Nomor 24 tahun 1997. Kelemahan ini mengakibatkan kepastian hukum di dalam pendaftaran tanah belum menjamin pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat sebagai pemegang hak dan sertipikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa memiliki tanah. Kelemahan sistem ini juga dimanfaatkan untuk memperoleh bukti kepemilikan dengan memiliki sertipikat palsu, dimana data yang ada pada sertipikat tidak sesuai dengan yang ada pada buku tanah.

Setidak-tidaknya ada 3 masalah pokok yang melatarbelakangi terbitnya sertipikat palsu. Pertama, kesalahan memahami, mengenal dan menerapkan posisi . Kedua masalah tersebut diperkuat dengan ketidakpahaman tentang lembaga hak milik atas tanah, atau lembaga peralihan hak atas tanah, mengabaikan dan membiarkan terjadinya salah urus peralihan hak milik atas tanah serta mengabaikan hak titik taut di dalam lembaga hukum antar tata hukum . Ketiga, terjadi tindakan melegalkan dokumen mutasi cacat hukum, pembuatan akta peralihan hak yang tidak dilakukan oleh PPAT. Keempat, sistem administrasi pertanahan yang tidak baik, sehingga tidak mampu mencegah lahirnya sertipikat palsu.

Adapun sertipikat ganda, yaitu sebidang tanah mempunyai lebih dari satu sertipikat, terjadi tumpang tindih seluruhnya atau sebagian. Menurut BPN, sertipikat ganda biasanya terjadi pada tanah yang masih kosong atau belum dibangun. Munculnya  sertipikat ganda disebabkan :
1.    Sewaktu dilakukan pengukuran atau penelitian di lapangan , pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas tanah yang salah.
2.    Adanya surat bukti atau pengakuan hak yang ternyata terbukti mengandung ketidakbenaran, kepalsuan atau tidak berlaku lagi.
3.    Untuk wilayah yang bersangkutan belum tersedia peta pendaftaran tanahnya.

Berkaitan dengan sertipikat ganda, instansi yang berwenang membatalkan salah satu dari 2 sertipikat dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni:
1.    Putusan Mahkamah Agung Nomor 350 / K / Sip / 1968 tanggal 3 mei 1969 :
Untuk menyatakan batal surat bukti hak milik ( sertipikat ) yang dikeluarkan oleh instansi agraria secara sah tidak termasuk wewenang pengadilan, melainkan semata-mata wewenangnya administrasi, sehingga pihak yang oleh pengadilan dimenangkan wajib meminta pembatalan surat bukti hak milik ( sertipikat ) itu kepada instansi agraria berdasarkan putusan pengadilan yang diperolehnya itu.
2.    Putusan Mahkamah Agung Nomor 716 / K / Sip / 1973 tanggal 5 september 1973 : Pengeluaran / pencabutan dan pembatalan surat sertipikat adalah semata-mata wewenang dari Kantor Pendaftaran Tanah, bukan termasuk Pengadilan Negeri.

Pembatalan sertipikat tanah yang dikonkretkan dengan membatalkan keputusan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan dalam hal :
1.    Adanya cacat hukum dalam penerbitan sertipikat, sebagaimana ditemukan sendiri oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan.
2.    Adanya keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang harus dilaksanakan . Amar putusan pengadilan tersebut harus secara tegas memerintahkan pembatalan keputusan pemberian hak yang bersangkutan

B.  Sertipikat Hak atas Tanah dalam Perspektif Teoritis
Menurut Austin, hukum positif atau hukum yang disebut sebenarnya ( law properly so called ) mempunyai beberapa unsur, yakni perintah , sanksi dan kedaulatan, dengan mengatakan: Hukum yang disebut yang sebenarnya adalah suatu jenis perintah, yang disebut sebenarnya mengalir dari sumber tertentu...apabila suatu perintah diungkapkan atau diketahui dengan baik, pihak yang satu mengharapkan bahwa pihak yang lain akan berbuat atau menahan diri; dan yang disebut belakangan merasa jengkel karena yang disebut lebih dulu akan berbuat tidak baik kalau harapannya tidak dianggap....tiap sangsi yang melekat pada perintah...tiap kewajiban yang sebenarnya tidak menyukai keburukan-keburukan semacamnya

Sejalan dengan pemikiran John Austin, menurut Hans Kalsen, perintah hukum terletak pada penciptaan suatu kewajiban hukumnya. Oleh karena itu , perintah dan kewajiban merupakan istilah yang saling berhubungan ” Berkewajiban untuk berbuat atau menahan diri dari berbuat” berarti bertanggung jawab atas suatu sanksi, dalam hal tidak mematuhi suatu perintah.

Mencermati masalah banyaknya gugatan sertipikat yang diterbitkan dengan cara melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum ataupun tidak berdasarkan hukum, serta merugikan pemilik tanah yang sebenarnya, maka pengadilan adalah jalan terakhir untuk meminta hak atas tanahnya dikembalikan kepada pemilik tanah yang sebenarnya. Pengadilan memiliki peranan untuk mewujudkan keadilan.

Dalam teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, keadilan akan terjadi apabila kepada seseorang diberikan apa yang menjadi miliknya, keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Hal tersebut sejalan dengan konsepsi keadilan menurut Hans Kelsen sebagai legalitas hukum yakni suatu peraturan umum adalah adil jika diterapkan pada semua kasus yang menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan.

Jerome Frank melihat keadilan sebagai penyelesain dalam setiap sengketa apapun termasuk sengketa setipikat. Sedangkan menurut Thomas Aquinas melihat dari sisi penegakan hukum, hukum disebut adil jika hukum tersebut dapat berfungsi efektif dalam menjamin atau melindungi hak-hak subjek yang diaturnya, termasuk yang diatur dalam hukum positif.

Untuk menciptakan keadilan dalam penegakan hukum, maka perlu dibuat peraturan hukum sehingga kepastian hukum dapat berlaku secara pasti dan konsisten dalam masyarakat. Kepastian hukum tersebut sejalan dengan pendapat Jan Michiel Otto  yang mengemukakan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum harus memenuhi syarat-syarat:

1.    Ada aturan hukum yang jelas dan konsisten.
2.    Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten, tunduk dan taat terhadapnya.
3.    Masyarakat menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan hukum tersebut.
4.    Hakim-hakim yang mandiri, tidak berpihak dan harus menerapkan aturan hukum secara konsisten serta jeli sewaktu menyelesaikan sengketa hukum.
5.    Putusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.

Pengadilan adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan sengketa sertipikat tanah. Pengadilan memiliki peranan untuk mewujudkan keadilan. Oleh karena itu hakim harus dapat mendeterminasikan  dengan baik berdasarkan gugatan dan jawaban para pihak yang berperkara, yang menurut Robert Cooter dan Thomas Ulen : A judge must make a determination, based on the complaint and the answer,whetther their is sufficient reason to proceed to trial. The judge may determine that the plaintiff has failed to state a valid cause action or that the defendent has made a complete and convincing answer to the complaint.

Artinya: Dalam terjemahan bebas, hakim harus membuat keputusan berdasarkan keluhan dan jawaban , apakah hal tersebut merupakan alasan yang cukup untuk diproses dan dicoba atau tidak . Hakim boleh memutuskan jika si penggugat telah salah menetapkan sebab yang benar dari sebuah perbuatan atau jika si  tergugat telah membuat jawaban yang lengkap dan yakin pada keluhannya.

C.  Sertipikat Hak atas Tanah dalam Perspektif Konseptual
Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis  yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis  sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Data fisik mencakup keterangan mengenai letak, batas dan luas tanah. Data yuridis mencakup keterangan mengenai status hukum bidang tanah , pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

Dengan demikian sertipikat dapat menjamin kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah, batas serta luas suatu bidang tanah, dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya, sehingga orang yang namanya tercantum dalam sertipikat mendapat perlindungan dari gangguan pihak lain serta untuk menghindari sengketa. Jaminan kepastian hukum merupakan kebijakan pemerintah dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan, dimana dalam pelaksanaanya erat kaitannya dengan hukum administrasi negara. Pemahaman ini sejalan dengan definisi hukum administrasi negara yang dikemukakan oleh De La Bassecour Laan, yakni himpunan peraturan tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi ( beraksi ) , maka peraturan-peraturan itu mengatur hubungan antara tiap-tiap warga negara dengan pemerintahannya. Demikian juga menurut Utrecht, ada hubungan istimewa yang memungkinkan  para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka. Menurut Black’s, hukum administrasi negara adalah seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, perintah dan keputusan-keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas-tugas pengaturan dari lembaga yang bersangkutan.

Dalam hal terjadinya sengketa tanah yang telah bersertipikat, maka untuk menentukan siapa pemilik tanah yang sebenarnya, diputuskan oleh pengadilan.Untuk memperoleh putusan pengadilan yang baik, maka hakim harus menemukan hukum, sebagai proses pembentukan hukum. Menurut Henc Van Maar Seveen, terdapat dua  hal penting yang harus diperhatikan mengenai isi dan kualitas putusan hakim, yakni :
1.    Sikap cermat dan hati-hati.
Sikap ini meliputi upaya untuk selalu mendengar kedua belah pihak, memperhatikan hak-hak untuk pembelaan diri, mencegah penyalahgunaan hukum acara, upaya untuk menjatuhkaan putusan tepat waktu, tidak memihak serta tidak menguntungkan salah satu pihak yang berperkara.
2.    Motiveringsplicht.
Berlakunya suatu syarat bahwa hakim harus memberikan argumentasi bagi putusannya, tidak bersikap otoriter, melainkan memberikan argumentasi serta alasan yang jelas dan beruntun, baik bagi para pihak maupun para pencari keadilan.

D.  Sertipikat Tanah dalam Perspektif Hukum Tata Usaha Negara
Sertipikat hak atas tanah merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam pasal 1 angka 9 nya ( pasal 1 angka 3 menjadi pasal 1 angka 9 pada Undang-undang  Nomor 51 tahun 2009 ditegaskan : Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud tertentu atau ditentukan ( luas, letak dan batas tanah ) . Kemudian kepada siapa keputusan tata usaha negara itu dikeluarkan ( nama pemegang hak atas tanah ) harus jelas.

Bersifat individual artinya sertipikat itu dikeluarkan oleh Kantor pertanahan, tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik objek maupun subjeknya. Sedangkan final artinya keputusan tersebut telah bersifat definitif, sehingga karenanya keputusan penerbitan sertipikat mempunyai akibat hukum tertentu yang ditimbulkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan secara final.

Menimbulkan akibat hukum berarti menimbulkan perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada sertipikat hak atas tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konstitutif. Sehingga memberikan hubungan hukum untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah untuk berbagai kepentingan termasuk kepentingan dengan pihak lain.

Penegasan sertipikat tanah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara telah mendapat tempat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K / TUN / 2000 tanggal 11 febuari 2002, menyatakan: Sertipikat tanah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat deklarator, artinya dibalik keputusan tersebut terdapat pemegang hak yang sebenarnya ( de ware reschtstitel ).

Sertipikat hak atas tanah merupakan perbuatan pemerintah bersegi satu yang lahir karena hukum dan bersifat konkret. Perbuatan pemerintah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ pemerintah atau alat administrasi negara . Menurut Muchsrian, unsur-unsur perbuatan hukum pemerintah meliputi:
1.    Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukanya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan                             ( bestuurorganen )  dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.
2.    Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
3.    Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi .
4.    Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

Meskipun perbuatan hukum pemerintah telah dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, namun dalam prakteknya di lapangan masih  dijumpai pembatalan sertipikat oleh putusan pengadilan akibat kecerobohan-kecerobohan atau pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 318 / K / TUN / 2000 tanggal 19 maret 2002 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:
1.    Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum SHM No.669 / Dukuh Pakis atas nama Drs.Suladi Abdus Shomad.
2.    Memerintahkan tergugat untuk mencabut dan menyatakan batal SHM No. 669 / Dukuh Pakis atas nama Drs.Suladi Abdus Shomad.
3.    Memerintahkan tergugat untuk mencoret dari daftar buku tanah SHM No. 669 / Dukuh Pakis atas nama Drs.Suladi Abdus Shomad.

E.  Instrumen Pokok Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah
1.    Instrumen Yuridis.
Sertipikat hak atas tanah merupakan merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam sertipikat hak atas tanah. Ketetapan ini digunakan oleh pemerintah khususnya Kepala Kanwil BPN / Kantor Pertanahan untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.
2.    Instrumen Peraturan Perundang-Undanagan.
Penerbitan hak atas tanah merupakan tindakan hukum, sehingga harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan  yang berlaku . Menurut Stroink dan Steenbeek untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan. Kewenangan tersebut secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan sertipikat hak atas tanah. Namun dalam penerapannya , jika mengambil pendapat dari Marcus Lukman maka kewenangan tersebut bersifat diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat.
3.    Instrumen Organ Pemerintah
Penerbitan sertipikat hak atas tanah merupakan wewenang Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota sebagai organ pemerintahan. Pelayanan yang cepat dan efisien merupakan tuntutan masyarakat, sehigga perlu menyederhanakan prosedur dan birokrasi. Sehingga diperlukan diregulasi khususnya dalam kegiatan investasi atau kegiatan ekonomi. Diregulasi merupakan peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang berlebihan .Diregulasi pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau negara dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu terutama dalam bidang ekonomi yang pada akhirnya diregulasi menjadi bermakana debirokratisasi.
4.    Peristiwa Konkret.
Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu , orang atau badan hukum tertentu, lokasi tanah tertentu dan fakta hukum tertentu. Peristiwa konkret berguna untuk menentukan jenis hak yang dituangkan dalam sertipikat hak atas tanah dikarenakan beragamnya asal usul perolehan tanah, bukti-bukti perolehan tanah, dan subjek penerima hak atas tanah.
5.    Prosedur dan Persyaratan.
Permohonan penerbitan sertipikat hak atas tanah harus menempuh prosedur dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional ( melalui peraturan Kepala BPN ). Penentuan prosedur dan persyaratan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Meskipun demikian Badan Pertanahan Nasional tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara sewenang-wenang, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan sertipikat hak atas tanah.
Title: Sertipikat Tanda Bukti Hak atas Tanah; Written by M.ZAMUJI; Rating: 5 dari 5

No comments:

Post a Comment