Friday, February 2, 2018

LATIHAN SOAL ( ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN BPN RI )

LATIHAN SOAL
 ( ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN BPN RI )


Organisasi dan Kelembagaan menteri agrarian dan Tata ruang atau badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diatur dalam :
  • Jawab :
  1. Organisasi dan kelembagaan Menteri Agaria dan Tata Ruang / BPN diatur dalam Peraturan Menteri Agraria nomor 8 tahun 2015.
  2.  Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2015
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara :
  • Jawab:Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional,regional dan sektoral.
Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pertanahan, Menteri Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut
  • Jawab :
  1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata   ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
  2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian   dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di  lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
  3. .Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung  jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional . Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
  4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan  urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di daerah.
  5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh  unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Pengkoordinasian perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional adalah merupakan tugas :
  • Jawab :Pengkoordinasian perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional menjadi  tugas SEKRETARIAT JENDRAL.


Sebutkan  fungsi Direktorat Pengaturan dan penetapan hak tanah dan tata ruang di kemeterian Agraria dan Tata Ruang/BPN :
  • Jawab :Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang menyelenggarakan fungsi:
  1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
  2. pengaturan dan penetapan hak tanah dan ruang;
  3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengaturan dan penetapan hak tanah dan ruang;
  4. Pelaksanaan penetapan hak meliputi pemberian, perpanjangan dan pemberian kembali hak atas tanah dan hak ruang bagi perseorangan dan badan hukum swasta serta penetapan hak komunal;
  5. Penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik
  6. Pemberian izin dan penetapan hak atas tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya;
  7. Pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengaturan dan penetapan hak tanah dan ruang;
  8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengaturan dan penetapan hak tanah dan ruang; dan Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.


Sebutkan terdiri berapa Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang
  • Jawab :Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang terdiri atas:
  1. Subdirektorat Pendaftaran Hak Tanah dan Ruang;
  2. Subdirektorat Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Ruang;
  3. Subdirektorat PPAT;
  4. Subbagian Tata Usaha; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebutkan Subdiktorat PPAT dalam kementerian Agaria dan Tata Ruang /BPN
  • Jawab :Subdirektorat PPAT mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pengembangan, pengangkatan pertama kali, pengangkatan kembali, pemberhentian, penyusunan formasi PPAT, penyusunan daerah wilayah kerja (regional), sanksi, cuti, perubahan data PPAT dan penyusunan dan pengelolaan basis data dan pemegang/penerima protokol PPAT serta penyiapan spesifikasi teknis blanko Akta PPAT dan pembinaan PPAT.

Sebutkan dan jelaskan fungsi Subditorat PPAT dalam kemeterian Agraria dan Tata Ruanf/ BPN berdasarkan peraturan menteri nomor 8 tahun 2015.
  • Jawab :Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengadaan, pengembangan, pengangkatan pertama kali, pengangkatan kembali, pemberhentian, penyusunan formasi PPAT, penyusunan daerah wilayah kerja (regional), sanksi, cuti, perubahan data PPAT dan penyusunan dan pengelolaan basis data dan pemegang/penerima protokol PPAT serta penyiapan spesifikasi teknis blanko Akta PPAT; danPelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasidan pelaporan PPAT

Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata ruang /Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia antara lain menyelenggarakan fungsi :

  • Jawab :Pusat hokum dan Hubungan Masyarakat kementerian agraria adalah pendokumentasian dan pendistribusian peraturan perundang- undangan pertanahan dan peraturan perundang undangan lainnya

Untuk melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lngkungan Kementerian Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah merupakan tugas dari :
  • Jawab :Pengewasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dilingjungan kementerian agrarian dan tata ruan/BPN adalh Inspektorat Utama

Perumusan kebijakan teknis di bidang survey, pengukuran dan pemetaan adalah merupakan salah satu penyelenggaraan fungsi dari :
  • Jawab : Perumusan kebijakan teknis dibidang survey, pengukuran dan pemetaan merupakan fungsi Direktorat Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan.
















Title: LATIHAN SOAL ( ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN BPN RI ) ; Written by M.ZAMUJI; Rating: 5 dari 5

No comments:

Post a Comment