Sunday, February 4, 2018

LATIHAN SOAL PERATURAN JABATAN PPAT

LATIHAN SOAL
PERATURAN JABATAN PPAT


Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2006 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, ada 3 pengertian yang berkenaan dengan PPAT, yaitu:
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/diangkat;
PPAT Sementara/ditunjuk;
PPAT Khusus/ditunjuk;
Uraikan secara singkat ketiga pengertian PPAT di atas serta jelaskan perbedaan kewenangannya!
PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau HMSRS.
PPAT Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.
PPAT Khusus adalah pejabat BPN yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu, khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah. Yang disebut dengan PPAT adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah dan akta pemberi kuasa pembebanan Hak Tanggunggan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2006, dinyatakan bahwa tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu sebagai dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hokum tersebut. Ada 8 jenis perbuatan hukum yang dimaksudkan Pasal 2 di atas.

Sebutkan 6 dari 8 perbuatan hukum tersebut!
jual beli;
tukar menukar;
hibah;
pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);   
pembagian hak bersama (APHB);
pemberian HGB/Hak Pakai (HP) atas tanah Hak Milik (HM);
pemberian Hak Tanggungan (APHT);
pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).   

PPAT dapat diberhentikan baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat. Dikarenakan apa PPAT diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan dengan tidak hormat?
Diberhentikan dengan hormat karena:
permintaan sendiri;
tidak lagi mampu menjalankan tugas karena keadaan kesehatan badan/jiwanya, yang dinyatakan oleh tim pemeriksa kesehatan yang berwenang;
melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan/kewajiban sebagai PPAT;
diangkat sebagai PNS/anggota TNI/POLRI.
*Pasal 28 ayat 1 Peraturan Kepala BPN No. 1/2006.
Diberhentikan dengan tidak hormat karena:   
melakukan pelanggaran berat terhadap larangan/kewajiban sebagai PPAT;
dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
melanggar kode etik profesi.
*Pasal 28 ayat 2 Peraturan Kepala BPN No. 1/2006.
4.    Sebagai pejabat yang diberi kewenangan dan tanggung jawab tertentu, sudah tentu PPAT mempunyai hak dan kewajiban.
    Sebutkan hak dan kewajiban yang dipunyai oleh PPAT!
    Hak PPAT:
cuti;
memperoleh uang jasa/honorarium dari pembuatan akta maksimal 1%;
memperoleh informasi serta perkembangan peraturan perundang-undangan pertanahan;
memperoleh kesempatan membela diri sebelum diberhentikan sebagai PPAT Pasal 36 Peraturan Kepala BPN No. 1/2006.
Kewajiban PPAT:
menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, dan NKRI;
mengikuti pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan sebagai PPAT;
menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya kepada Kepala Kantor Pertanahan, Kakanwil dan Kepala KP-PBB paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
menyerahkan protokol PPAT dalam hal PPAT berhenti atau diberhentikan;
membebaskan uang jasa kepada orang yang tidak mampu;
membuka kantornya setiap hari kerja kecuali sedang cuti atau hari libur resmi;
hanya mempunyai satu kantor dalam daerah kerjanya;
menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf dan teraan cap/stempel jabatannya kepada Kakanwil, Bupati/Walikota, Ketua PN dan Kepala Kantor Pertanahan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah disumpah;
melaksanakan jabatan secara nyata;
memasang papan nama dan menggunakan stempel yang bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh Kepala BPN.
*Pasal 45 Peraturan Kepala BPN No. 1/2006.
5.    Protokol PPAT adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh PPAT.
    Sebutkan dokumen apa saja yang ada pada Protokol PPAT tersebut:
daftar akta;
akta asli;
warkah pendukung akta;
arsip laporan;
agenda;
surat-surat lainnya.
6.    Pada dasarnya PPAT dapat memperoleh uang jasa (honorarium) dari pembuatan akta yang dilaksanakannya, namun disamping itu ada kewajiban PPAT memberikan jasa tanpa memungut biaya.
a.    Berapa besar uang jasa PPAT termasuk uang jasa saksi yang boleh dipungut?
    -- Maksimal 1% dari harga transaksi (Pasal 32 ayat 1 PP 37/1998).
b.    Dalam hal apa PPAT wajib memberikan jasa tanpa memungut biaya?
    -- Dalam  hal pembuatan akta bagi orang yang tidak mampu.
7.    Pada dasarnya daerah kerja PPAT adalah salah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, hal ini berarti, bahwa PPAT hanya dapat melaksanakan pembuatan akta untuk obyek hak atas tanah yang terletak di daerah kerjanya, namun demikian dalam hal pembuatan akta untuk pembuatan hukum tertentu, PPAT dapat membuat akta yang obyek hak atas tanahnya berada di luar daerah kerjanya.
    Jelaskan dalam hal pembuatan akta untuk perbuatan hukum apa saja, PPAT dapat membuat akta yang obyek hakatas tanahnya berada di luar daerah kerjanya?
--    Pembuatan akta tukar-menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), dan akta pembagian hak bersama yang obyeknya terdiri dari beberapa hak atas tanah/HMSRS yang salah satunya terletak dalam daerah kerjanya.
*Pasal 4 ayat 2 PP 37/1998 jo Pasal 4 ayat 1 Peraturan Kepala BPN No. 1/2006.
8.    PPAT berkantor hanya di 1 (satu) kantor, dalam daerah kerja PPAT yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya. Dalam kondisi tertentu PPAT dapat membuat akta di luar Kantornya.
    Jelaskan dalam kondisi yang bagaimana PPAT dapat membuat akta di luar Kantornya!
--Salah satu pihak/kuasanya dalam perbuatan hukum tidak dapat datang di Kantor PPAT karena alasan yang sah, dengan ketentuan pada saat pembuatan aktanya para pihak harus hadir di hadapan PPAT di tempat pembuatan akta tanah yang disepakati.
    *Pasal 52 ayat 2 Peraturan Kepala BPN No. 1/2006.
9.    Pembuatan akta PPAT dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Kesaksian mengenai apa saja yang diberikan kedua orang saksi tersebut?
    Kesaksian mengenai:
identitas dan kapasitas penghadap;
kehadiran para pihak/kuasanya;
kebenaran data fisik dan data yuridis obyek perbuatan hukum;
keberadaan dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta;
telah dilaksanakannya perbuatan hukum oleh para pihak.   
10. PPAT wajib membuat daftar dengan menggunakan 1 (satu) buku daftar akta untuk semua jeni akta yang dibuatnya.
    Uraikan tata cara pengisian buku daftar akta tersebut!
harus membuat satu buku daftar akta untuk semua akta yang dibuatnya;
buku daftar akta diisi setiap hari kerja dan ditutup setiap akhir hari kerja yang sama dengan garis tinta hitam dan diparaf oleh PPAT pada kolom terakhir di bawah garis penutup;
apabila pada hari kerja ybs tidak ada kata yang dibuat, maka dicantumkan keterangan NIHIL, disamping tanggal pencatatan dimaksud;
pada akhir kerja terakhir setiap bulan,daftar akta PPAT ditutup dengan garis merah dan tanda tangan serta nama jelas PPAT, dengan catatan di atas tanda tangan tersebut yang berbunyi “Pada hari ini …., tanggal daftar akta ini ditutup oleh saya; dengan catatan bahwa dalam bulan ini telah dibuat …. buah akta.”;
dalam hal PPAT cuti, diberhentikan untuk sementara, atau berhenti dari jabatannya, maka pada hari terakhir jabatannya itu PPAT ybs wajib menutup daftar akta dengan garis merah dan tanda tangan serta nama jelas dengan catatan di atas tanda tangan tersebut berbunyi “Pada hari ini …. tanggal …. daftar akta ini ditutup oleh saya, karena menjalankan cuti/berhenti sementara/berhenti.”;
diisi secara lengkap dan jelas sesuai kolom yang ada sehingga dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan akta termasuk mengenai surat-surat yang berkaitan;
pengisian buku daftar akta dilakukan tanpa baris kosong yang lebih dari 2 baris;
dalam hal terdapat baris kosong lebih dari 2 baris, maka sela kosong tersebut ditutup dengan garis berbentuk “Z”.
*Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Kepala BPN No. 1/2006.
11.    Apa yang dimaksud:
Pejabat Umum.
Pengertian Pejabat Umum adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum (tertentu mengenai hak atas tanah/HMSRS.
Akta Otentik.
Pengertian akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di daerah kerjanya.
12.    Protokol PPAT terdiri dari:
    a.    daftar akta;
    b.    akta asli;
    c.    warkah pendukung akta;
    d.    arsip laporan;
    e.    agenda;
    f.    surat-surat lainnya.
13.    Akta PPAT dibuat dalam bentuk asli sebanyak 2 (dua) lembar, yaitu:
a.    Lembar pertama sebanyak 1 rangkap disimpan oleh PPAT sebagai arsip;
b.    Lembar kedua sebanyak 1 rangkap atau lebih menurut banyaknya hak atas tanah/HMSRS yang menjadi obyek perbuatan hukum dalam akta, disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran, atau dalam hal akta tersebut mengenai pemberian kuasa membebankan HT disampaikan kepada penerima kuasa untuk dasar pembuatan APHT, dan kepada pihak-2 yang berkepentingan diberikan salinannya.
14.    Tata cara pelaporan akta:
a.    PPAT wajib mengirim laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya kepada Kantor Pertanahan, Kanwil BPN, KP-PBB dan Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikurnya;
b.    penyampaian laporan dapat dilakukan melalui jasa pengiriman atau diantar langsung ke alamat instansi ybs;
c. penyampaian laporan dibuktikan dengan tanda penerimaan oleh perusahaan jasa pengiriman/tanda penerimaan oleh instansi.
15.    Jam kerja kantor PPAT sesuai peraturan jabatan PPAT yang berlaku adalah:
-    Setiap hari kerja kecuali pada hari libur resmi dengan jam kerja paling kurang sama dengan jam kerja Kantor Pertanahan setempat.
16.    Yang dimaksud dengan keluarga PPAT yaitu:
-    Suami/istri.
-    Keluarga sedarah/semenda dalam garis lurus tanpa pembatasan dan dalam garis ke samping sampai derajat kedua.
17.    Apabila wilayah kerja PPAT mengalami pemekaran menjadi 2 wilayah Kabupaten/Kota, maka yang harus disikapi:
a.    Dalam waktu 1 tahun sejak diundangkannya UU tentang pembentukan Kabupaten/Kota yang baru PPAT ybs harus memilih salah satunya wilayah Kabupaten/Kota sebagai daerah kerjanya;
b.    Membuat pernyataan apabila pindah kantor mengikuti daerah kerja yang baru.
18.    Sebutkan dan jelaskan apa yang menjadi tugas pokok PPAT!
    Tugas pokok dan kewenangan PPAT diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006, bahwa:
(1)    PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran ttanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
(2)    Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
jual beli;
tukar menukar;
hibah;
pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);   
pembagian hak bersama (APHB);
pemberian HGB/Hak Pakai (HP) atas tanah Hak Milik (HM);
pemberian Hak Tanggungan (APHT);
pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).       
19.    Salah satu kewajiban PPAT adalah menyampaikan akta yang telah dibuatnya ke Kantor Pertanahan, kapan akta PPAT harus disampaikan ke Kantor Pertanahan untuk proses pemetaan pendataran haknya?
    - Selambat-lambatnya 7 hari setelah penomoran akta.
20.    PPAT melaksanakan tugas pembuatan akta di kantornya, dengan dihadiri oleh para pihak baik dalam pembuatan hukum tersebut atas kuasanya sesuai ketentuan.
a.    Dalam hal bagaimana PPAT dapat membuat akta di luar kantornya? Jelaskan!
    Apabila wilayah kerja PPAT yang bersangkutan mengalami pemecahan atau mengalami pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota di mana PPAT ybs harus memilih salah satu wilayah yang akan dijadikan wilayah kerja kantornya yaitu dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkan, sehingga pada masa transisi tersebut PPAT ybs dapat membuat akta di kedua wilayah tersebut.
    PENGECUALIANNYA:
    PPAT dapat membuat akta di luar kantornya, dengan ketentuan:
Salah satu pihak/kuasanya yang sesuai ketentuan yang berlaku harus hadir tidak dapat datang berdasarkan alasan yang sah.
Para pihak harus hadir di hadapan PPAT di tempat pembuatan akta yang bersangkutan. (ps 52 ayat 2 Per.Ka.BPN 1/2006).
b.    Sesuai ketentuan pasal 4 PP 37 Tahun 1998, PPAT hanya berwenang membuat akta mengenai ha katas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang terletak dalam daerah kerjanya. Apakah ada pengecualiannya, jelaskan dalam hal apa!
    Berdasarkan ketentuan Pasal 4 PP 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, “Bahwa PPAT dapat membuat Akta Tukar-menukar, Akta Pemasukan ke dalam Perusahaan (Imbreng), Akta Pembagian Hak Bersama, mengenai beberapa hak atas tanah dan atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya terletak dalam satu daerah kerjanya, apabila salah satu bidang tanah atau satuan rumah susun yang menjadi obyek perbuatan hukum tersebut terletak di dalam daerah kerjanya; (sama dengan soal huruf a)
21.    Apabila PPAT berhenti sementara karena cuti, maka tugas dan kewenangannya dapat dilaksanakan oleh HAT pengganti.
a.    Dalam melaksanakan jabatan sebagai PPAT, siapakah yang berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara langsung, dalam kaitan dengan akta yang dibuatnya?
    Pejabat Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM dan di bawah pembinaan dan pengawasan ada pada pejabat yang ada di bawah kementerian tersebut yakni Pengadilan Negeri. PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN), sedangkan pembinaan dan pengawasannya ada pada pejabat yang ditunjuk dalam tingkat daerah kabupaten/kota hal ini Kepala Kantor pertanahan setempat.
b.    Apa persyaratan untuk menjadi PPAT pengganti?
    Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, disebutkan bahwa persyaratan untuk menjadi PPAT pengganti adalah telah lulus program pendidikan strata satu jurusan hukum dan telah menjadi pegawai kantor PPAT yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.
Sebutkan jenis cuti yang dapat dimohon oleh seorang PPAT ke instansi BPN?
PERATURAN KEPALA BPN NOMOR 1 TAHUN 2006 Peraturan Pelaksana PP 37 Tahun 1998 Tentang PPAT

Pasal 37 (1) PPAT dapat melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a sebagai berikut:
cuti tahunan paling lama 2 (dua) minggu setiap tahun takwim;
cuti sakit termasuk cuti melahirkan, untuk jangka waktu menurut keterangan dari dokter yang berwenang;
cuti karena alasan penting dapat diambil setiap kali diperlukan dengan jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan dalam setiap 3 (tiga) tahun takwim.
Berkaitan dengan soal huruf a diatas, sebutkan pembinaan dan pengawasan tersebut dalam hal apa saja?
PERATURAN KEPALA BPN NOMOR 1 TAHUN 2006 Peraturan Pelaksana PP 37 Tahun 1998 Tentang PPAT

Pasal 65
(1)    Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPAT dilakukan oleh Kepala Badan.
(2)    Pembinaan dan pengawasan PPAT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya oleh Kepala Badan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan.
Baca Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68.
22.    PPAT sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuat merupakan akta otentik. Dalam hal bagaimana akta yang dibuat PPAT tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pendaftaran.
    Akta yang dibuat PPAT tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pendaftaran dalam hal:
-    PPAT tersebut belum mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Kakan Pertanahan;
-    Objek perbuatan hukum berada di luar daerah kerja PPAT, kecuali untuk akta tukar-menukar, akta pemasukan dalam perusahaan dan akta pembagian hak bersama mengenai hak atas tanah HMRSS yang tidak semuanya terletak dalam, daerah kerja seorang PPAT;
-    Yang menjadi pihak adalah PPAt sendiri, suami atau isteri, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa batasan derajat dan garis lurus ke samping sampai derajat kedua atau bertindak melalui kuasa;
-    PPAT dalam keadaan cuti.
23.    Fungsi PPAT sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 4 Tahun 1996 dan PP 24 tahun 1997 terlihat, sangat penting keberadaannya. Jelaskan apa fungsinya.
    Fungsi PPAT sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 4 Tahun 1996 dan PP 24/1997:
    Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah, pembebanan ha katas tanah, dan akta-akta lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membantu kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta yang akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah.   
24.    PPAT dapat diberhentikan dapat berhenti dengan sendirinya, dalam hal bagaimana PPAT berhenti dengan sendirinya tanpa surat pemberhentiannya.
    Pasal 25 PP 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, PPAT berhenti dengan sendirinya tanpa surat pemberhentian dalam hal:
-    Meninggal dunia
-    Telah mencapai usia 65 tahun
-    Diangkat/mengangkat sumpah jabatan atau melaksanakan tugas sebagai Notaris dengan tempat kedudukan Kabupaten/Kota yang lain dengan daerah kerjanya sebagai PPAT.   
25.    Ada PPAT, PPAT sementara dan PPAT khusus, apakah ketiga PPAT tersebut semuanya dilarang meninggalkan kantornya lebih dari 6 hari kerja berturut-turut kecuali cuti?
-    Larangan tersebut tidak berlaku bagi PPAT sementara dan PPAT khusus.
26.    Ujian PPAT dalam rangka mengisi formasi suatu daerah yang masih terbuka, apa tujuan penetapan formasi, jelaskan!
- Tujuan penetapan formasi agar dapat tercapai pemerataan penempatan PPAT.
27.    PPAT dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena melakukan pelanggaran berat atas kewajiban sebagai PPAT. Dalam hal apa saja dikenakan sanksi administrasi berupa denda? Jelaskan!
    PPAT dikenakan sanksi administrasi berupa denda dalam hal:
PPAT yang menandatangani akta pemindahan ha katas tanah/bangunan sebelum Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
PPAT yang tidak melaporkan pembuatan akta perolehan hak atas tanah/bangunan kepada Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dikenakan sanksi administrasi dan denda sebsar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
28.    Sebelum diangkat sebagai PPAT calon PPAT harus membuat pernyataan kesanggupan menerima protokol dari HAT di daerah kerjanya. Mengapa demikian pentingnya penyimpanan protokol?
    Demikian pentingnya penyimpanan protokol agar pemeliharaan warkah-warkah akta dapat berlanjut sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan segera ditentukan.
29.    Apabila Saudara pegawai PDAM lulus ujian PPAT dan mendapat daerah kerja, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi guna pengangkatan sebagai PPAT.
    Syarat-syarat yang harus dipenuhi guna pengangkatan sebagai PPAT Surat permohonan pengangkatan sebagai PPAT dengan melampirkan:
-    Bukti WNI
-    Akta kelahiran
-    Surat keterangan berkelakuan baik
-    Surat Keterangan Kesehatan
-    Surat Lulus Ujian pendidikan Spesialis Notaris/PPAT
-    Surat keterangan berhenti dari pegawai PDAM.
Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 14 dan 15 PP No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut.
30.    Apa wewenang dari PPAT Khusus sama dengan PPAT? Jelaskan!
    Kewenangan PPAT Khusus tidak sama dengan PPAT.
    PPAT Khusus hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya.
31.    Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, mempunyai fungsi yang sangat penting.
    a.    Jelaskan fungsi PPAT!
Fungsi PPAT membantu kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau HMSRS sebagai dasar perubahan data pendaftaran tanah.
Dalam hal apa fungsi PPAT berperan dalam Penerimaan Negara?
Dalam hal PPAT dilarang menandatangani akta sebelum diperlihatkan bukti pelunasan pemabayaran pajak Penerimaan Negara.
32.    Dalam pengangkatan PPAT, perlu adanya penetapan formasi suatu daerah Kabupaten/Kotamadya, jelaskan apa tujuannya?
    Penetapan Formasi PPAT, PPAT Sementara, PPAT Khusus diatur dalam Pasal 7 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006). Tujuan penetapan formasi agar dapat tercapai pemerataan penempatan PPAT.
33.    PPAT, hanya boleh mempunyai satu kantor dalam daerah kerja. Dalam hal bagaimana PPAT dapat melaksanakan tugas di luar kantor dan apa syaratnya?
    Dalam hal untuk keperluan pelayanan masyarakat yang dapat menjangkau tempat yang jauh dari kantor PPAT sepanjang masih dalam daerah kerja PPAT.
34.    PPAT pada dasarnya mempunyai daerah kerja satu wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. Bagi PPAT yang sebelum PP. 37/1998 mempunyai Beberapa Daerah Kerja wajib menentukan pilihan satu Daerah Kerja.
    Bagaimana apabila PPAT tersebut tidak (aktif) memilih daerah kerja? Jelaskan maksud dari ketentuan tersebut.
PPAT yang pada saat berlakunya PP 37/1998 mempunyai daerah kerja yang melebihi wilayah kerja satu Kantor Pertanahan Kabupaten/Kodya dalam jangka waktu 2 tahun sejak berlakunya PP tersebut wajib memilih satu wilayah kerja Kantor Pertahanan sebagai daerah kerjanya. Apabila tidak melakukan pemilihan maka wilayah kerja PPAT tersebut adalah wilayah kerja Kantor Pertanahan yang meliputi letak kantor PPAT.
Maksud ketentuan tersebut agar dapat tercapai pemerataan penempatan PPAT.
Agar tidak terlanggar ketentuan bahwa daerah kerja PPAT adalah satu daerah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
35.    Apabila PPAT berhenti untuk sementara karena cuti, maka tugas dan kewenangannya dapat dilaksanakan oleh PPAT Pengganti.
a.    Kecuali karena cuti, PPAT dilarang meninggalkan Kantor berapa lama?Kecuali cuti PPAT dilarang meninggalkan kantor selama 6 hari kerja berturut-turut.
b.    Apa syaratnya sebagai PPAT Pengganti?
        Syarat PPAT pengganti:
Lulus strata satu jurusan hukum;
Telah menjadi pegawai PPAT yang bersangkutan selama dua tahun; dan
Atas usul dari PPAT yang akan digantikan.       
36.    PPAT sebelum melaksanakan tugasnya sebagai PPAT, wajib mengangkat sumpah jabatan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan daerah kerjanya.
    Jelaskan akibatnya apabila PPAT sebelum mengangkat sumpah sudah buat akta!
    Akta yang dibuat tersebut tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar perubahan data pendaftaran tanah.


Title: LATIHAN SOAL PERATURAN JABATAN PPAT; Written by M.ZAMUJI; Rating: 5 dari 5

No comments:

Post a Comment