Friday, February 2, 2018

TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI

TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI


DASAR HUKUM

  1. Pasal 6, 7, 8, 9, 10 dan Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
  2. Peraturan pemerintah nomor  4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar.
  3. Keputusan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Inonesia Nomor : 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tanggal 7 Oktober 2002 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi.
  4. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor : 351/KEP/M/VII/1998 tanggal 17 Desmber 1998 tentang petunjuk Pelaksanaan Kegiatan usaha Simppan Pinjam oleh Koperasi.
  5. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Notaris sebagai pembuat akta Koperasi .
  6. Keputusan menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang petunjuk penyelenggaraan Tugas pembuatan dalam rangka pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten /Kota. 

DASAR PEMBENTUKAN

Bagi orang atau masyarakat yang akan mendirikan Koperasi harus mengerti maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan , pendapatan dan manfaat yang sebesar – besarnya bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Hal – hal yang perlu dierhatikan dalam pembentukan Kopersi :

  1. Orang yang mendirikan dan yang nantinya menjadi anggota Koperasi harus mempunyai  kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama.
  2. Usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi mampu menghasilkan keuntungan untuk kesejahteraan anggota.
  3. Modal sendir Koperasi yang cukup tersedia untuk melaksanakan usaha Koperasi. Sehingga kegiatan usaha Koperasi dapat segera dilaksanakan tanpa menunggu bantuan atau pinjaman dari pihak ketiga.
  4. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib para anggota dan hibah.
  5. Kepengurusan dan manajemen disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efektifitas dan efisien dalam pengelolaan Koperasi.
  6. Pengurus yang dipilih haruslah orang yang memiliki kejujuran, kemampuan dan kepemimpinan.
  7. Memiliki tenaga terampil dan mapu untuk mengelola Koperasi.

PERSIAPAN PEMBENTUKAN

  1. Pembentukan Koperasi harus dipersiapkan dengan matang
  2. Yang disebut dengan Pendiri adalah mereka yang hadir dlam rapat pembentukan Koperasi, memenuhi persyaratan keanggotaan serta menyatakan diri menjadi anggota.
  3. Para pendiri mempersiapkan rapat pembentukan yang membahas maslah yang berkaitan dengan rencana pembentukan Koperasi meliputu antara lain :
  4. Penyusunan rencana Anggaran Dasar
  5. Anggaran Rumah Tangga

RAPAT PEMBENTUKAN
Setelah mengadakan rapat persiapan , dilanjutkan dengan rapat pembentukan Koperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Untuk Koperasi Primer dihadiri minimal 20 orang dan untuk Koperasi Sekunder minimal 3 ( tiga )Koperasi yang telah berbadan hukum yang diwakili oleh kuasanya.
  2. Rapat dipimpin oleh seorang atau beberapa orang dari pendiri.
  3. Rapat pembentukan dihadiri oleh Dinas / kantor yang membidangi Koperasi.
Yang  dibahas dalam rapat tersebut antara lain :
  1. Nama Koperasi,
  2. Keanggotaan,
  3. Usaha yang akan dijalankan,
  4. Permodalan,
  5. Kepengurusan ,
  6. Pengelolaan usaha,
  7. Penyusunan anggran dasar / anggaran rumah tangga,
  8. Rencana kegiatan usaha.

Anggaran dasar harus memuat sekurang – kurangnya :
  1. Daftar nama pendiri,
  2. Nama Koperasi dan tempat kedudukan,
  3. Maksud dan tujuan
  4. Bidang usaha
  5. Ketentuan mengenai keanggotaan
  6. Rapat anggota
  7. Pengurus
  8. Pengawas
  9. Pengelola
  10. Permodalan
  11. Jangka waktu berdirinya
  12. Pembagian sisa hasil usaha
  13. Ketentuan mengenai sanksi
  14. Pelaksanaan Rapat Anggota pembentukan Koperasi wajib dittuangkan dalam :
  15. Berita Acara Rapat Anggota Pendirian Anggota Koperasi;
  16. Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Pendirian ;


PENGESAHAN ATAU PENOLAKAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Para pendiri atau kuasanya mengajukan permintaan secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan :
  1. Akta pendirian Koperasi rangkap 2 ( dua ), satu diantaranya bermaterai cukup.
  2. Berita acara rapat pembentukan Koperasi
  3. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya minimal sebesar simpanan pokok yang wajib dilunasi oleh para pendiri
  4. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan
  5. Susunan pengurus dan pengawas
  6. Daftar hadir rapat pembentukan
  7. Untuk Koperasi primer melampirkan foto copy KTP dari para pendiri
  8. Khusus untuk pendirian Koperasi Simpan Pinjam ( KSP ) atau Koperasi yang ada Unit Simpan Pinjamnya ( USP ) harus ditambahi lampiran :
  9. Surat bukti penyetoran modal sendiri sekurang – kurangnya Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) untuk KSP / USP Koperasi Primer. Modal tersebut berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan yang didepositokan pada Bank pemerintah yang disetor atas nama Menteri Koperasi dan UKM cq. Ketua KSP / Koperasi yang bersangkutan.
  10. Rencana kerja sekurang – kurangnya  1 (satu) tahun yang menjelaskan antara lain :
  11. Rencana penghimpunan dana simpanan
  12. Rencana pemberian pinjaman
  13. Rencana penghimpunan moal sendiri
  14. Rencana modal pinjaman
  15. Rencana pendapatan dan beban
  16. Rencana dibidang organisasi dan sumber daya manusia.
  17. Administrasi da pembukuan antara lain :Blanko permohonan menjadi anggota,Blanko permohonan pengunduran diri sebagai anggota buku daftra anggota,Buku daftar simpanan anggota,Blanko tabungan dll.
  18. Nama dan riwayat hidup pengurus , pengawas dan calon pengelola / calon manager
  19. Untuk pengelola / manager melampirkan ;Sertifikat pelatihan simpan pinjam dan / atau surat keterangan telah mengikuti magang usaha simpan pinjam / atau surat keterangan berpengalaman bekerja dibidang keuangan,Surat keterangan berkelakuan baik,Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus sampai dengan derajat ke 1 ( satu )
  20. Daftar sarana kerja , memuat antara lain : kantor, meja dan kursi meja, alat hitung, tempat menyimpan uang dan tempat menyimpan buku administrasi dan pembukuan.

Dinas / Kantor yang membidangi Koprasi melakukan penelitian terhadap materi anggaran dasar dan melakukan pengecekan dilapangan untuk memastikan keberadaan Koperasi.

Dari hasil penelitian dan pengecekan tersebut dinilai layak untuk disahkan, maka Gubernur mengesahkan Akta pendirian Koperasi.

Proses pemberian pengesahan akta pendirian Koperasi ditetapkan dalam jangka waktu selambat – lambatnya 3 ( tiga ) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.

Dalam hal penerimaan pengesahan aktapendirian Koperasi di tolak, keputusan penolakan serta alasanya berikut serta berkas permintaanya disampaikan kembali secara tertulis kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 3 ( tiga ) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.

Terhadap penolakan pengesahan tersebut para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang , dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu ) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan dengan melampirkan berkas – berkas yang telah diperbaiki sesuai dengan yang disarankan dalan surat penolakan.

Dinas / Kantor yang membidangi Koperasi memberikan keputusan terhadap permintaan ulang tersebut paling lambat dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan sejak diterimanya permintaan ulang.

Selama permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi masih dalam penyelesaian, kuasa pendiri dapat melakukan usaha atau tindakan hukum untuk kepentingan calon anggota atau Koperasi. Setelah mendapat pengesahan , rapat anggota dapat memutuskan menerima atau menolak tanggung jawab kuasa pendiri atas kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilakukanya. Apabila rapat anggota menerima kegiatan usaha atau tindakan hukum tersebut maka menjadi beban atau keuntungan

Koperasi , namun jika ditolak maka menjadi tanggung jawab pribadi kuasa pendiri baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama.

PEROLEHAN STATUS BADAN HUKUM

Setelah akta pendirian Koperasi disahkan oleh Gubernur maka koperasi memperoleh status sebagai badan hukum sehingga Koperasi sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yaitu :

Haknya adalah dapat melaksanakan perbuatan hukum seperti jual bali, sewa menyewa, hutang piutang, mengadakan perjanjian dan lain – lain.
Kewajiabanya adalah :
  • Malaksanakan kegiatan usahanya yang telah ditentukan dalam anggaran dasarnya
  • Melaksanakan rapat anggota tahunan
  • Melaksanakan Audit
  • Membuat laporan dan menyampaikan Kepada Dinas / Kantor yang membidangi Koperasi.
Jika Koperasi tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi sebagai berikut :
Jika Koperasi tidak melaksanakan kegiatan usaha dalam jangka waktu 2 ( dua ) tahun dihitung sejak tanggal pengesahan maka dikenakan sanksi pembubaran Koperasi
Koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan maka akan dikenakan sanksi :
  1. Teguran dan peringatan tertulis baik dari anggota maupun pejabat Pembina dan atau
  2. Ditarik bantuan dan fasilitas oleh pemerintah
  3. Selama 2 ( dua ) tahun berturut – turut tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan maka Koperasinya akan dibubarkan
  4. Untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang mempunyai volume pinjaman dalam 1 ( satu ) tahun paling sedikit Rp 1 Milyar tetapi bel Akuntan Publik atau KJA maka dikenakan sanksi administrasi berupa penurunan tingkat kesehatan.
  5. Terhadap KSP dan USP yang tidak menyampaikan laporan kepada Dinas / Kantor yang membidangi Koperasi akan dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :
Tidak menyampaikan laporan berkala :
1 ( satu ) kali tidak menyampaikan laporan dikenakan teguran baik lesan maupun tertulis.
2 ( dua ) kali berturut – turut tidak menyampaikan laporan dikenakan peringatan tertulis
3 ( tiga ) kali berturut – turut tidak menyampaikan laporan tingkat kesehatannya diturunkan satu tingkat
4 ( empat ) kali berturut – turut tidak menyampaikan laporan diberikan nilai tidak sehat.
Tidak menyampaiakan laporan tahunan :

Penyampaian laporan tahunan mengalami keterlambatan lebih dari 6 ( enam ) sejak tutup buku dikenakan peringatan tertulis.Apabila tidak menyampaikan laporan tahunan untuk tahun buku yang lalu dikenakan sanksi administrasi berupa penurunan tingkat kesehatan. 7
Title: TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI; Written by M.ZAMUJI; Rating: 5 dari 5

No comments:

Post a Comment